Pelayaran Nasional Bakal Capai Titik Nadir

  • Whatsapp

Prospek usaha pelayaran nasional pada 2017 diprediksi dan bahkan dikhawatirkan bakal mencapai titik nadir. Dalam kondisi ini, banyak pelayaran nasional yang akan gulung tikar karena tak sanggup bersaing dalam perang tarif yang makin memprihatinkan.

“Ini akibat pengusaha nasional yang bernafsu membeli kapal karena harga kapal pada tahun 2015-2016 sangat murah, sementara tarif angkutan petikemas masih bagus,” ujar pengamat dan praktisi pelayaran nasional Oentoro Surya kepada Maritim, Jumat (23/12).

Akibat banyaknya pembelian kapal, terjadi kelebihan kapal kontainer, sehingga terjadi perang tarif angkutan kontainer dalam negeri. Obral tarif itu bahkan ada yang mencapai Rp 1,5 juta untuk pengiriman kontainer Jakarta – Medan dan beberapa rute lainnya.

“Pengusaha pelayaran nasional sebenarnya tak ingin melakukan perang tarif, karena dalam kondisi normal besaran tarif bisa tiga kali lipat,” ujar bos PT Arpeni Pratama Ocean Line.

Kondisi itu diperburuk lagi dengan masih dioperasikannya kapal-kapal tua (di atas 25 tahun). Sehingga kelebihan pasokan kapal terus semakin parah.

Untuk mengatasi kelebihan kapal kontainer tersebut, lanjut Oentoro, pengusaha merelakan kapal-kapal yang masa operasinya sudah di atas 25 tahun segera dibesituakan atau discrap. Langkah ini dilakukan karena biaya pemeliharaannya lebih mahal dua kali lipat dibanding kapal yang lebih muda.

Posisi yang sama juga terjadi pada kapal-kapal yang mengangkut general cargom, termasuk batubara. Kelebihan kapal-kapal handy size atau semi panamax itu diperkirakan mencapai 40 unit.

“Pengusaha pelayaran sebenarnya sangat menggantungkan nasibnya pada angkutan batubara. Tapi kenyataannya angkutan batubara justru anjlok sampai 50%, termasuk pembangunan power plan yang juga banyak tertunda,” katanya.

Dampak ikutan lainnya, ujar Oentoro, usaha pelayaran tug and barge juga mengalami nasib yang sama. Pengadaan peralatan floating crane juga mengalami penurunan yang luar biasa.

“Ini konsekuensi bisnis pelayaran, akibat melakukan investasi besar tanpa perhitungan yang matang. Bahkan ada yang hanya ikut-ikutan karena waktu itu sedang booming, “ ujar Oentoro.

Akibat banyak kapal sepi muatan dan tak tahan perang tarif, pengusaha pelayaran banyak yang mengembalikan kapal-kapal yang disewa. Sedang kapal yang dibeli lewat kredit, akhirnya disita oleh bank karena tak sanggup melunasi.

Sementara itu, bisnis pelayaran angkutan lepas pantai atau offshore juga tidak berkembang. Harga minyak dunia yang berada di bawah US$ 60 per barel, menjadi kendala untuk meningkatkan gairah bisnis pelayaran offshore.

“Untuk kapal tanker di dalam negeri mungkin masih bergairah, karena konsumsi minyak di tanah air masih tinggi. Persoalan baru akan muncul ketika harga minyak dunia kembali di atas US$ 80 per barel,” kata Oentoro.

Jangan monopoli

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum INSA (Indonesian National Shipowner’s Associaiton), Carmelita Hartoto. Dia nenilai pasang surut bisnis pelayaran nasional masih dalam koridor yang normal, karena dunia juga masih mengalami krisis ekonomi.

Untuk mendongkrak lesunya muatan dalam negeri, INSA minta agar pelayaran swasta dilibatkan dalam program tol laut yang saat ini semuanya masih ditangani oleh BUMN. Kondisi pelayaran nasional yang kini tak menentu, diperburuk lagi dengan adanya BUMN yang memonopoli proyek tol laut.

“INSA mendesak agar monopoli usaha yang mengatasnamakan sinergi BUMN harus segera diakhiri,” tegas Carmelita.

Guna mengatasi kondisi pelayaran nasional tidak lebih buruk lagi, pemerintah perlu segera membuat roadmap tentang proyeksi pengadaan kapal beserta potensi muatannya.

Ia menilai proyeksi muatan hal yang paling sensitif, sehingga perlu ada alternatif lain. Selain mengangkut sumber daya alam yang ada, prospek kegiatan ekspor yang selama ini masih 90% menggunakan kapal bendera asing, juga perlu dikurangi sehingga banyak kapal nasional yang mengangkut komiditas ekspor.

Penjabaran proyek tol laut dari pemerintah juga perlu ada supervisi lanjutan, karena alokasi dana dari proyek itu dinilai tak transparan. Sekalipun ada, hanya sebagai program sisipan dari masing-masing BUMN dalam bidang logistik. **Pudji Lelono.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *