USULKAN PELABUHAN MAKASSAR JADI PANGKAL TOL LAUT KTI

Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar

Surabaya, Maritim

 

UNTUK mengatasi permasalahan imbalance cargo (ketidakseimbangan muatan) yang sering dikeluhkan selama ini, para pelaku bisnis logistik Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ajukan  usulan agar Pelabuhan Makassar dijadikan pelabuhan pangkal penyelenggaraan program Tol Laut di wilayah timur.

 

Syaifuddin Saharudi Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar katakan jika Makassar dijadikan sebagai home base (pelabuhan pangkalan), sangat memungkinkan menjadi solusi dalam mengatasi masalah yang cukup krusial itu.

 

Menurut Saharudin yang biasa dipanghil dengan sapaan Ipho ini, menjadikan Makassar sebagai homebase di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dinilai akan meningkatkan konektivitas pengiriman kargo, serta mengoptimalkan posisi sebagai titik konsolidasi komoditas strategis dari wilayah timur.

 

Ungkapnya beberapa hari lalu: “Harus ada badan usaha pelayaran untuk kapal pengangkut petikemas yang memiliki home base di Makassar. Jika mungkin, Makassar juga dijadikan pelabuhan pangkal dalam program Tol Laut untuk konektivitas di wilayah timur. Diperhitungkan dari sisi kalkulasi rantai pasok, kendati pada tahap awal akan terasa relatif berat, tetapi akan dapat lebih efesien”.

 

Menurut dia, posisi Makassar yang disebut sebagai hub KTI dapat sepenuhnya optimal jika dijadikan home base, sekaligus berbagi peran dengan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Untuk diketahui, pelabuhan pangkal pengiriman barang untuk program Tol Laut maupun pelayaran reguler maupun tramper konvensional, yang dilakukan operator kapal barang dan petikemas di KTI saat ini sepenuhnya berpusat di Surabaya.

 

Menurut Ipho, pola pengiriman barang atau petikemas di wilayah timur dengan home base di Tanjubng Perak relatif tak efesien dari sisi durasi pengiriman logistik termasuk pada aspek ketepatan konsumen menerima barang.

 

“Apabila Makassar menjadi home base, maka lebih maksimal sebagai pusat konsolidasi kargo dari timur untuk muatan balik ke barat, serta optimalisasi direct call yang memang sudah tersedia di Pelabuhan Makassar” ujar Ipho menambahkan.

 

Dalam perbincangan dengan beberapa pelaku bisnis logistik yang selama ini mengisi jalur ke KTI, Maritim mendapat tanggapan positip terkait kemungkinan tersebut. Bahkan dengan beralihnya Doso Agung dari jabatan Dirut Pelindo IV ke Pelindo III, diharap gagasan itu akan dapat direalisasikan dalam waktu tak terlalu lama kedepan.

 

Mereka menilai, Doso Agung yang cukup piawai melakukan terobosan, serta dapat menerima usulan-usulan dari mitra usaha. Ia juga dinilai merupakan figur yang cukup dekat dengan pelaku bisnis logistik di Makassar maupun Surabaya.

 

Seperti diketahui, untuk program Tol Laut terdapat 15 trayek yang terdiri dari 13 trayek berpangkalan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk melayani angkutan ke KTI, dan  dua trayek memiliki pelabuhan pangkal di Teluk Bayur Padang dan Tanjung Priok Jakarta.

 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah mendorong muatan balik dari wilayah timur, diantaranya pengadaan reefer container (petikemas berpendingin) sebanyak 40 unit untuk muatan balik mengangkut ikan, menyiapkan mekanisme pemberian potongan biaya angkut untuk muatan balik terhadap 5 unit dry container dan 5 unit reefer container pertama yang di-booking.

 

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Plt Dirlala) Kemenhub Wisnu Handoko, saat ini fihaknya sedang mengkaji kemungkinan pembebasan freight, terutama saat kondisi muatan tak penuh dari Pelabuhan Tanjung Perak ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (T3P) untuk dry dan reefer container kosong, lewat subsidi operasi kapal dengan operator BUMN Pelayaran Pelni.

 

Term subsidi yang digunakan Ditjen Perhubungan Laut adalah berth to berth (dari dermaga ke dermaga). Dengan demikian, pemerintah secara tak langsung memberi subsidi terhadap biaya bongkar muat (stevedoring). Terkait hal ini, Wisnu memastikan langkah itu tidak akan menambah pagu subsidi.

 

Pungkas Wisnu: “Dengan anggaran subsidi Rp447 miliar, Kemenhub terus lakukan efisiensi dan mengurangi pengeluaran yang tak perlu”.***ERICK ARHADITA

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *