FPPI Dukung Pelindo II Tegakkan GCG Kasus JICT

  • Whatsapp
Suasana Aksi di Pos 9 Pelabuhan Priok (16/1)
Suasana Aksi di Pos 9 Pelabuhan Priok (16/1)

JAKARTA-MARITIM: Pekerja pelabuhan mendukung penuh Pelindo II untuk menegakkan tata kelola pelabuhan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan berorientasi kepada aturan PerUndang-Undangan dalam kasus kontrak JICT dan juga kontrak TPK Koja yang telah habis pada Oktober 2018.

“Kami juga percaya KPK akan terus bekerja serta tidak akan membiarkan kasus perpanjangan kontrak JICT jalan di tempat,” kata Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim, Rabu (16/1/2019).

Hari ini (16/1), FPPI dan SP JICT juga menggelar aksi di pos 9 pelabuhan Tanjung Priok yang mengingatkan bahwa kontrak pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia, Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Hong Kong yang akan berakhir pada 27 Maret 2019.

Dalam pernyataan sikapnya, pekerja pelabuhan menyatakan tiga hal; pertama, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan hasil audit investigatif kasus perpanjangan kontrak JICT pada 6 Juni 2017.

Hasilnya terdapat penyimpangan dan pelanggaran aturan yang saling terkait diantaranya perpanjangan kontrak JICT tanpa izin konsesi pemerintah, tanpa tender, tanpa RUPS dan tidak dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Sehingga terindikasi merugikan negara senilai minimal Rp 4,08 trilyun.

“Audit investigatif itu telah diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 17 Juli 2017,” ujar Hakim.

Selain itu, kata dia, hasil audit investigatif mengindikasikan bahwa akan jauh lebih menguntungkan bagi Pelindo II dan negara apabila JICT dikelola sendiri, 100% Indonesia. Sebagaimana Pelindo III yang tidak memperpanjang kontrak Dubai di Terminal Petikemas Surabaya.

Kedua, sebelumnya, pada 1 Desember 2015 BPK terbitkan hasil audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kasus perpanjangan kontrak JICT.

Menurut kesaksian anggota BPK dalam rapat Pansus DPR tentang Pelindo II pada bulan Desember 2015, audit PDTT tersebut diminta oleh Kementrian BUMN lewat Pelindo II.

Disampaikan bahwa terdapat beberapa pelanggaran aturan namun Hutchison bisa lanjutkan kontrak dengan memenuhi kekurangan pembayaran.

Seharusnya, ujarnya, permintaan audit PDTT diperuntukkan bagi rencana perusahaan yang tercantum dan tidak kontradiktif dengan audit investigatif yang bersifat final atas permintaan Pansus DPR tentang Pelindo II.

Sehingga apabila Pelindo II mengikuti hasil audit PDTT tentu akan membuka celah hukum baru.

“Bagaimana mungkin keputusan besar perpanjangan kontrak JICT tidak ada dalam rencana jangka panjang perusahaan dan tanpa izin konsesi pemerintah, tapi Hutchison bisa melanjutkan kontrak dengan penambahan kekurangan bayar?,”papar Hakim.

Olehkarenanya, dia mengingatkan jangan sampai audit PDTT yang terindikasi sebagai hasil pemufakatan pihak-pihak tertentu dan kontradiktif dengan audit investigatif BPK dijadikan dasar hukum perpanjangan kontrak JICT oleh Pelindo II.

“Untuk itu kami yakin Direktur Utama Pelindo II saat ini sangat berhati-hati dan tidak akan gegabah dalam memutuskan perpanjangan kontrak JICT dengan berpijak pada audit PDTT yang cacat hukum dalam proses permintaannya dan berlawanan dengan hasil audit investigatif BPK,”ujarnya.(am/red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *