Pengembangan Industri Jatim Diarahkan di Luar Ring 1

  • Whatsapp
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim
Akses jalan tol Jatim penghubung ke hinterland

SURABAYA – MARITIM : Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfokuskan investasi dan pengembangan kawasan industri baru maupun hasil relokasi di luar Ring 1 seperti di Jombang, Nganjuk dan Ngawi.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan dirinya sempat melakukan navigasi dan pemetaan untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha di Jatim dengan melakukan koordinasi dengan para pengusaha di Jatim.

“Dari pertemuan saya dengan para pengusaha ini, ada hal yang ingin saya lakukan sebetulnya yaitu pemerataan kesejahteraan Jatim di bagian selatan dan pengembangan industri di luar Ring 1,” katanya seusai menghadiri pelantikan Ketua PKK Jatim Arumi Bachsin di Gedung Grahadi, Selasa (19/2/2019).

Dijelaskan saat ini Jawa Timur sudah terhubung dengan jalan tol Trans Jawa sehingga sangat potensial bagi upaya pengembangan industri di daerah kabupaten yang dilewati akses tol tersebut. Imbuh Gubernur: “Selama ini hal yang dianggap efisien adalah yang berdekatan dengan akses jalan dan pelabuhan. Sekarang sudah terdapat jalan tol, jadi relokasi industri itu jangan dilakukan di luar Jatim tapi harus mereka (pengusaha) diajak untuk investasi di Jombang, Nganjuk, Ngawi dan daerah-daerah sepanjang tol karena itu memungkinkan mereka bisa melakukan efisiensi logistik”.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim

Menurutnya, selama ini hal yang dianggap efisien adalah yang berdekatan dengan akses jalan dan pelabuhan. Maka, lanjutnya, sekarang antara Surabaya – Nganjuk dan Surabaya – Pasuruan sudah sama aksesnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur, Nur Cahyudi mengatakan Jatim harus bisa mengambil manfaat adanya pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol dalam rangka untuk mengembangkan konektivitas dan mendorong tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di luar Ring 1.

“Tentunya dengan adanya Trans Jawa ini akan memperlancar arus barang dan jasa serta mobilisasi orang yang tentu akan meningkatkan efisiensi” kata Nur Cagyudi.

Menurut Nur yang juga Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) itu, Pemprov Jatim juga harus punya business solution center yang secara khusus menangani permasalahan dunia usaha di Jatim agar dapat dengan mudah dicarikan solusinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur mencatat pada tahun lalu, realisasi investasi usaha PMDN (penanaman modal dalam negeri) menurut lokasi, kebanyakan berada di wilayah Surabaya 29%, Gresik 22%, Sidoarjo 7%, Malang 6%, Bayuwangi 5%, Blitar dan Mojokerto masing-masing 4%, Jember, Lumajang dan Situbondo masing-masing 3%.  (Erick Arhadita)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *