KKP dan DPR Berikan Bantuan untuk Masyarakat Perikanan di Tasikmalaya

  • Whatsapp

JAKARTA – MARITIM : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggandeng anggota Komisi IV DPR memberikan sejumlah bantuan untuk nelayan dan pembudidaya ikan di Tasikmalaya. Bantuan diserahkan dalam rangka bakti nelayan terdampak Covid-19 dan merupakan salah satu langkah KKP dalam menanggulangi pandemi.

Bantuan yang diserahkan berupa 1.000 paket sembako dan alat perlindungan diri (APD) untuk nelayan, klaim bantuan premi asuransi nelayan, klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BLU LPMUKP dan perbankan. Selain itu secara simbolis diserahkan pula bantuan pengembangan perikanan budidaya berupa ekskavator, paket budidaya sistem bioflok, bantuan pakan ikan mandiri dan bantuan calon induk ikan.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Pamuji Lestari, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi IV DPR. Sebagai mitra kerja strategis KKP, kehadiran Komisi IV DPR merupakan wujud nyata kehadiran wakil rakyat di tengah-tengah masyarakat, untuk memperjuangkan kejayaan sektor kelautan dan perikanan di tanah air.

“Kami juga sampaikan terima kasih kehadiran Bupati Tasikmalaya Bapak Ade Sugianto yang diwakili Pak Kadis beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya hingga Kecamatan Cikalong. Kegiatan ini sangat positif untuk membantu masyarakat perikanan di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya, di Tasikmalaya, Selasa (4/8).

Dari siaran pers yang diterima, Pamuji juga menyampaikan apresiasi kepada para nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha serta masyarakat kelautan dan perikanan pada umumnya di Kabupaten Tasikmalaya.

“Tanpa kerja keras dan jasa Bapak/Ibu sekalian, kita semua tidak mungkin dapat menikmati hidangan ikan sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan dan mencerdaskan. Selain itu, Bapak/Ibu secara nyata juga turut menggerakan perekonomian di tanah air,” ungkapnya.

Sementara Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, M Zaini, menambahkan bantuan itu harus dimanfaatkan dengan optimal. Penyerahan bantuan ini dilakukan juga dalam rangka implementasi arahan Presiden ke Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Silakan dioptimalkan dan jangan sampai mangkrak. Kegiatan seperti ini akan terus KKP intensifkan untuk memperbaiki dan meningkatkan komunikasi dengan nelayan. Tujuannya untuk terus mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap menjadi unggulan,” imbuhnya.

Sedangkan Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, saat sesi dialog interaktif menerangkan akan menampung aspirasi dari seluruh masyarakat. Termasuk pula yang disalurkan melalui Komisi IV DPR.

“Sinergitas antara KKP dan DPR ini merupakan upaya untuk mewujudkan kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan. Tujuannya tidak lain untuk menyejahterakan masyarakat,” jelas Slamet.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, Heri Sogiri, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat perikanan. Dengan harapan dapat terus mendorong usaha nelayan dan pembudidaya ikan.

Karena, lanjutnya, pendanaan menjadi salah satu hal yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat. Terima kasih KKP telah menggandeng perbankan melalui salah satu badan layanan usaha. Sehingga dapat memfasilitasi permodalan ini dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang ringan.

Anggota Komisi IV DPR, Haerudin, mengingatkan agar para nelayan dan pembudidaya ikan terus memperhatikan protokol kesehatan dalam bekerja. Dia juga meminta agar para nelayan tetap optimis menghadapi masa pandemi ini.

“Mohon tetap memakai masker, jaga jarak aman dan membiasakan mencuci tangan. Selalu menjaga kebersihan bersama di rumah, di atas kapal perikanan, di pelabuhan perikanan dan tempat lainnya,” ujarnya.

Haerudin menekankan agar potensi perikanan di Jawa Barat bagian Selatan terus dioptimalkan termasuk di dalamnya infrastruktur pelabuhan perikanan serta dukungan perumahan nelayan. Untuk mencapai itu perlu sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Muhammad Raya)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *