PT Pegadaian Lanjutkan Kerjasama Dengan DJP, Guna sinkronisasi Ketentuan Perpajakan

  • Whatsapp

JAKARTA – MARITIM : Sukses melaksanakan integrasi data perpajakan tahap I, sejak 29 April 2020, yaitu implementasi pelaksanaan e-faktur dan e-bupot. Selanjutnya PT Pegadaian (Persero) kembali menandatangi kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) .

Kerjasama yang ditandatangani berupa nota kesepahaman (MoU) tentang integrasi Tahap II, dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Rabu (18/11).

E-faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang berbasis elektronik, sedangkan e-bupot (bukti potong elektronik) adalah bukti pemotongan yang dibuat secara digital. Sedangkan dalam penandatangan nota kesepahaman tahap II kali ini mencakup aktivitas verifikasi/pemetaan Chart of Account (COA) yaitu melakukan sinkronisasi ketentuan perpajakan, jenis pajak yang dipungut, serta akun/mata anggaran yang berlaku di Pegadaian.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto , menyambut baik dan mendukung secara penuh program integrasi data perpajakan tersebut. Hal ini sejalan dengan Program transformasi digital yang sedang dijalankan oleh Pegadaian dan amanat Kementerian BUMN yang meminta seluruh BUMN untuk melakukan integrasi data perpajakan.

“Program integrasi data perpajakan ini sangat bermanfaat dalam memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan akurasi data perpajakan perusahaan,” ungkap Kuswiyoto.

Ditambahkan, hal ini tentu membantu kami sebagai wajib pajak dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Mengingat, transparansi perpajakan memiliki manfaat untuk menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari yang seringkali mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif.

Sementara itu, Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo menyampaikan , apresiasi kepada PT Pegadaian yang telah berhasil melakukan integrasi data perpajakan sejak April 2019. Integrasi data perpajakan yang dilakukan sangat membantu dalam efisiensi dan mengurangi cost of compliance dengan meminimalisasi kesalahan administrasi perpajakan.

“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pegadaian. Kami berharap kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pegadaian, dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam proses kerja yang lebih efektif dan efisien,” kata Suryo Utomo, seraya berharap kerja sama dengan PT Pegadaian dan sejumlah perusahaan BUMN dapat menjadi contoh bagi para korporasi besar lainnya. Supaya bisa segera mengikuti langkah transparansi perpajakan, sehingga administrasi pajak korporasi menjadi jauh lebih sederhana dan efisien sekaligus menurunkan risiko sengketa perpajakan.

Hingga kini kontribusi pajak yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terbukti pada tahun 2018, Pegadaian menyetorkan pajak sebesar Rp 1,44 Triliun, lalu kemudian meningkat menjadi 1,72 Triliun di tahun 2019. (Rabiatun)

Related posts