Kepala BP2MI Minta Ketua Apjati Baru Terlibat Berantas Sindikat Mafia PMI

  • Whatsapp
Kepala BP2MI Benny Rhamdani memberi penjelasan didampingi Ketua dan pengurus Apjati hasil Munas di Bandung.

JAKARTA – MARITIM : Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengharapkan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) yang baru terpilih hasil Musyarah Nasional (Munas) Apjati di Hotel Grand Mercure, Bandung, Ayub Basalamah, tetap solid sebagai mitra strategis pemerintah.

“Saya  mengharapkan Pak Ayub terus berkomitmen melaksanakan kebijakan pemerintah, dalam hal ini BP2MI, khususnya untuk memberantas sindikat dan memperlakukan PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebagai warga negara VVIP. Selain itu juga mendukung mondernisasi sistem yang dicanangkan BP2MI,”tegas  Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menjawab pertanyaan di Jakarta, Minggu (29/11/2020).

Read More

Benny menjelaskan, Presiden Jokowi  dalam pembukaan Munas Apjati menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap keberadaan jaringan mafia yang mengambil manfaat tidak wajar dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Semua pihak, dari hulu sampai hilir, harus terlibat dalam upaya ini. Mulai dari aparat di tingkat desa sampai Pemda, perusahaan jasa tenaga kerja, lembaga pendidikan, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, Imigrasi, para Duta Besar dan Kementerian Luar Negeri.

“Semua pihak harus terlibat secara sinergis untuk membuat PMI mampu bersaing di pasar global, melindungi hak-hak PMI, menyejahterakan PMI dan keluarganya, dan menjadikan PMI menjadi duta bangsa indonesia di masyarakat internasional. Untuk itu, Apjati agar bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan PMI yang memiliki kompetesi untuk bersaing di pasar internasional,” kata Benny mengutip ucapan Presiden Jokowi.

Perangi sindikat

Sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi, tambah Benny, BP2MI memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman ilegal PMI. “BP2MI tidak akan pernah menghentikan peperangan ini, kecuali para sindikat tersebut kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pengiriman PMI secara ilegal,” tegas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

 Dalam Munas Apjati 2020 di Bandung, Benny mengajak seluruh stakeholder, utamanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tergabung dalam Apjati, untuk memberikan dampak besar bagi perwujudan pelindungan PMI yang berorientasi pada keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI.

“Harus menjadi prinsip bagi kita semua bahwa keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI adalah perlindungan yang menjadi hukum tertinggi yang harus ditegakkan semua pihak, untuk mewujudkan pelindungan PMI secara menyeluruh sebagai warga negara VVIP yang perlu dilindungi dari ujung rambut hingga ujung kaki,” jelasnya.

Terlebih lagi, lanjut Benny, Apjati merupakan mitra dialog strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait tata kelola perlindungan PMI yang dilakukan atas dasar kemanusiaan yang berpihak pada PMI.

“Pemerintah sadar memiliki berbagai keterbatasan. Tidak mungkin tata kelola penempatan dan perlindungan PMI dilakukan sendiri oleh pemerintah. Sehingga sinergi dan kolaborasi, kerjasama dan sama-sama bekerja antara BP2MI dan  asosiasi P3MI berbasis sistem IT, menjadi penting dan strategis dalam menjawab tantangan-tantangan ke depan. Dan saya melihat baru Apjati yang membangun sistem IT itu ketika saya mengunjungi Apjati waktu itu,” ujar Benny.

Benny juga mengapresiasi pemilihan tuan rumah penyelenggaran Munas APJATI 2020 di Bandung, Jawa Barat, merupakan tempat yang tepat. Setidaknya ada 3 alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, menurut Brouwer, tanah pasundan diciptakan oleh Tuhan saat tersenyum. Kedua, Jawa Barat adalah kantong PMI dimana sepertiga dari 3,7 juta PMI yang diberangkatkan secara prosedural adalah PMI yang berasal dari Jabar, namun sebaliknya juga tercatat sebagai provinsi dengan PMI nonprosedural terbanyak. Dan ketiga, yang penting untuk diapresiasi adalah Jabar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sedang mempersiapkan regulasi Perda Perlindungan PMI. (Purwanto).

Related posts