JAKARTA-MARITIM : Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam hal memproduksi industri perlampuannya dan sekaligus menunjukkan bahwa itu perkembangan dari suatu negara itu. Pasalnya, kalau suatu negara gelap gulita, itu memberikan gambaran bahwa negara tersebut bukanlah negara maju.
“Karena itu, industri perlampuan pada suatu negara adalah tolak ukur bagi negara tersebut. Mudah-mudahan pada tahun mendatang, industri perlampuan di Tanah Air dapat lebih berkembang dan maju lagi, setelah beberapa tahun ke belakang tiarap terkena dampak pandemi Cobid-19,” kata Ketua Umum Asosiasi Luminer Indonesia (Alindo) periode 2023-2026, Darsan Gunawan, saat ditemui di arena pameran Smart Energy Indonesia 2023 dan Solartech Indonesia 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3).
Menurutnya, soko guru kemajuan suatu negara adalah pada industri perlampuannya, yang mencakup lampu untuk penerangan jalan umum, perkantoran dan perumahan. Sehingga dengan begitu perekonomian dapat bergerak dan berdampak langsung pada berbagai sektor turunan lainnya (multiplier effect).
“Karena itu, target ke depan ini bagi Alindo adalah memperkuat produksi dalam negeri, meningkatkan standardisasi, sehingga pemerintah itu jangan membiarkan produksi lampu yang abal-abal di dalam negeri.
“Sebab dalam jangka pendek itu kelihatannya menolong rakyat, tapi dalam jangka panjang merugikan rakyat, di mana saat ini masih banyak sekali lampu abal-abal yang beredar di masyarakat. Rakyat itu harus dapat lampu yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Darsan.
Terkait itu, lanjutnya, pemerintah perlu memperbaiki regulasi yang ada pada industri perlampuan nasional. Termasuk di antaranya dengan memperbaiki standardisasinya. Pemerintah juga harus lebih banyak lagi mempergunakan industri perlampuan dari dalam negeri, bukannya impor.
“Proyek-proyek dalam negeri memakai lampu impor, jangan donks, kapan kalau begitu industri dalam negeri kita bisa berkembang. Pemerintah juga jangan suka memakai lampu produksi yang abal-abal,” tandasnya.
Di samping itu, Alindo juga meminta dukungan dari pemerintah untuk pembuatan SNI lampu, karena biaya untuk pembuatan SNI tersebut cukup mahal. Makanya perlu dibantu oleh pemerintah.
“Kami ini kan industri kecil dan tidak sanggup membayar SNI, makanya kami minta pada pemerintah dapat mendukungnya, di mana sekitar 30% anggota kami adalah industri kecil,” ujar Darsan.
Ditambahkan, pemerintah sebenarnya sudah mendukung industri perlampuan di dalam negeri, namun masih lemah dalam tataran pelaksanaan di lapangan dan pengawasan.
“Secara teori pemerintah sudah mendukung, tapi dalam praktek di lapanga masih lemah, makanya di sini pemerintah perlu turun tangan langsung,” ucap Darsan.
Sejauh ini, anggota Alindo mayoritas mengerjakan proyek-proyek penerangan jalan umum (PJU), yang ordernya datang dari pemerintah (out door). Totalnya mencapai 750 ribu unit yang disuplai oleh 11 anggota Alindo. Sebagian besar beroperasi di Pulau Jawa dan 1 di Batam.
Terkait pelaksanaan pameran ini, Darsan menyebutkan, kegiatan ini harus kita dukung. Karena ini adalah pameran pertama dan terbesar setelah pandemi Covid-19. Ini adalah menunjukkan tanda-tanda geliat ekonomi mulai bangkit dan Indonesia sedangkan menjadi target bagi dunia.
“Kami tahun 2023 ini menargetkan pertumbuhan industri perlampuan sekitar 15%,” tutup Darsan. (Muhammad Raya)
