MANILA-MARITIM: Kementerian Ketenagakerjaan berencana mengadakan kerja sama dengan Jepang untuk membangun sistem informasi pasar kerja, pengawas ketenagakerjaan, dan program terkait pekerja migran.
Hal tersebut mengemuka ketika Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang Yoji Kobayashi di sela pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-27 (The 27th ASEAN Labour Ministers Meeting/ALMM) di Manila, Filipina, Jumat (28/10/2022) malam.
Pada pertemuan tersebut dibahas pula mengenai kerja sama dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan, sekaligus pertukaran informasi tentang lowongan pekerjaan, termasuk informasi mengenai pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat bagi warga negara Indonesia (WNI).
“Pemerintah Jepang telah memiliki pengalaman terkait sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis elektronik yang terintegrasi, sehingga mempermudah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dengan data real time dan akuntabel”, ujar Menaker.
Selain itu, kerja sama antara Indonesia dan Jepang juga akan melibatkan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) untuk memberikan pelatihan kerja. Meliputi keterampilan bahasa, pengenalan budaya, dan teknis agar dapat mendukung kebutuhan pasar kerja luar negeri.
Ida menyebut, Kemnaker telah mengajukan dua orang advisor dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membantu pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan program-program yang berkaitan dengan pekerja migran.
“Saat ini, kami sedang menunggu kedatangan advisor dimaksud dari Jepang untuk ditempatkan di Kemnaker,” katanya.
Menaker menginginkan, advisor yang akan ditugaskan oleh JICA di Kemnaker merupakan orang-orang yang profesional, memiliki kompetensi di bidangnya dan mampu berkomunikasi dengan baik dalam rangka menyukseskan program ini. (Purwanto).
