JAKARTA-MARITIM: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan 5 pandangannya untuk mengidentifikasi dan memastikan pasar tenaga kerja agar lebih resisten di masa depan, sehingga dapat menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Yang pertama, perlu terus berinvestasi dalam pekerjaan berkelanjutan dengan mempercepat pengembangan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, perkembangan teknologi, demografi, lingkungan, dan globalisasi saat ini mempengaruhi permintaan keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerja. Oleh karena itu menjadi penting untuk menyediakan akses bagi individu guna mengembangkan dan memperkuat keterampilan mereka.
“Investasi dalam pelatihan dan kapasitas pekerja, serta pembelajaran sepanjang hayat membantu mempersiapkan pekerja. Terutama pekerja migran, kaum muda, perempuan, pekerja di sektor informal, dan penyandang disabilitas, untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan,” kata Wamenaker mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Diskusi Panel KTT Pemerintah Dunia 2023, Selasa (14/2/2023) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Kedua, lanjut Wamenaker, perlu memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan. Dalam upaya tersebut, semua pihak harus mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat menanggapi dengan baik hak-hak pekerja maupun situasi global dan nasional yang selalu berubah. Kebijakan ini harus inklusif bagi semua pekerja, termasuk perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas.
Ketiga, perlu membangun pondasi yang kuat untuk perlindungan sosial dan pekerjaan.
Wamenaker mengatakan, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang komprehensif, memadai, dan efektif merupakan pilar utama pertumbuhan inklusif.
“Pekerja juga berkontribusi untuk memastikan pasar kerja yang berkelanjutan, adil, dan inklusif, serta mendorong ketahanan yang lebih besar di ekonomi kita,” ucapnya.
Keempat, Pemerintah Indonesia terus mendukung UMKM sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja. UMKM berkontribusi 90 persen terhadap aktivitas bisnis dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap penciptaan lapangan kerja di seluruh dunia.
“Untuk itu, sangat penting untuk mempromosikan dan mendukung infrastruktur digital yang adil, berkualitas tinggi, terjangkau, dan inklusif untuk mendukung UMKM dalam membantu pertumbuhan bisnis mereka,” ucap Wamenaker.
Kelima, perlu memperkuat multilateralisme untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia.
“Suara semua negara, baik besar maupun kecil, maju maupun berkembang itu harus sama pentingnya. Itulah mengapa kita membutuhkan pembaruan multilateralisme yang sesuai dengan tujuan dan waktunya,” ucap Wamenaker. (Purwanto).
