Tahan Laju Inflasi, Bulog Akui Bantuan Pangan Belum Mampu Turunkan Harga Beras

Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi (Ist)

JAKARTA-MARITIM : Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengatakan keberhasilan program Bantuan Pangan Beras telah efektif menahan laju harga beras dan kemampuan daya beli yang turut mempengaruhi inflasi.

“Namun begitu, Bantuan Pangan Beras belum berhasil menurunkan harga beras, yang masih tinggi di pasaran,” katanya, saat disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Bulog Pusat, di Jakarta, Kamis (11/1).

Read More

Menurut Bayu, sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada periode Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Ini kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023. Penurunan terus terjadi menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Sedangkan pada Bantuan Pangan CBP tahap II yang disalurkan dari bulan September sampai dengan Desember, mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal ini terlihat dari inflasi beras yang menurun cukup signifikan dari 5,61% pada September 2023 menjadi 0,43% pada Desember 2023.

“Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Pangan Beras ini menjadi concern pemerintah. Karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi,” ungkap Bayu.

Melihat dampak positif penurunan inflasi tersebut, lanjutnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024. Bantuan pangan beras tersebut sudah digelontorkan sejak awal tahun 2024, di mana Presiden Jokowi berkesempatan hadir di beberapa daerah dan menyerahkan langsung bantuan pangan beras ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Setelah tuntas menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 1,5 juta ton pada 2023 lalu, kami langsung tancap gas menyalurkan kembali program ini untuk tahun 2024, yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2024,” papar Bayu.

Dengan penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat bantuan pangan beras pada 2024 menjadi 22 juta KPM, urainya, jika diasumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat dari program Bantuan Pangan ini. Apabila dibandingkan sebelumnya 21,3 juta KPM.

Penyaluran bantuan pangan beras ini disalurkan merata di seluruh Indonesia tanpa terkecuali yang dilayani oleh seluruh kantor wilayah dan kantar cabang Bulog dari Aceh sampai dengan Papua melalui pelayanan dari 471 komplek pergudangan milik Bulog. Melalui kekuatan Stok Cadangan Beras pemerintah yang dikuasai Bulog per 10 Januari 2024 sebanyak 1,3 juta ton, ditambah dengan sisa beras dalam perjalanan yang sudah berhasil dikontrak oleh Bulog dari penugasan impor beras tahun 2023 sebanyak 500 ribu ton, maka jumlahnya sangat kuat untuk kebutuhan penyaluran program ini disamping untuk kebutuhan penyaluran lainnya.

Produksi petani masih rendah

Penyebab belum mampunya harga beras turun, sambung Bayu, belum turunnya harga beras sesuai harga eceran tertinggi Rp10.900/kg, karena hasil produksi dari petani masih rendah.

“Produksi ini situasinya masih berat. Bahkan berlanjut sampai dengan hari ini,” jelasnya.

Bayu mengutarakan bahwa data dari BPS memperkirakan produksi beras pada Januari dan Februari masih mengalami defisit. Sehingga pada awal 2024 belum ada kondisi yang menggembirakan bagi produksi beras Indonesia. (Muhammad Raya)

Related posts