JAKARTA-MARITIM : Upaya untuk mulai melepaskan diri dari ketergantungan terhadap impor komponen kapal – yang saat ini diperkirakan masih mencapai 80% lebih – terus dilakukan oleh berbagai pihak dan kalangan serta pemerintah.
Salah satu langkah yang kini telah menjadi “jembatan emas” bagi penetrasi terhadap produk komponen kapal impor itu, adalah hasil kolaborasi antara PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) serta Kemenperin.
Pasalnya, lima komponen kapal nasional telah resmi mengantongi sertifikat dari PT BKI, pada acara “Seremonial Penyerahan Sertifikat Klas BKI pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” (TJSL) PT BKI, di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis (18/12).
Acara yang berlangsung di Hotel Grand Arsyilla, Bekasi, itu menyatakan lima komponen kapal nasional tersebut telah resmi mengantongi sertifikat dari PT BKI. Kelima komponen kapal tersebut masing-masing Marine Cable HF90 insulated power, lighting and control cables produksi PT PCM Kabel Indonesia, Tangerang (sertifikat type approval), Tali Polypropylene Monofilament produksi PT Indorope Fibertama Perkasa, Surabaya (type approval) dan komponen HLM Anchor Windlassa produksi PT Serata Makmur Raya, Surabaya, (type approval).
Sisanya, adalah jenis komponen weathertight door produksi CV Setia Kawan Indonesia, Tegal (product approval) dan komponen dynamic descales produksi PT Sigma Artha Bahari, asal Bekasi untuk sertifikat commercial certificate).
Penyerahan sertifikat langsung diberikan oleh Direktur Operasi dan Bisnis Klasifikasi PT BKI, Arief Budi Permana kepada penerima PT Serata Makmur Raya, Hardi Halim, PT PCM Kabel Indonesia, Michael Sutandar, PT Indorope Fibertama Perkasa, Steven, CV Setia Kawan Indonesia, Imron Rosadi dan PT Sigma Artha Bahari, Modesta. Di samping itu, Penasehat PIKKI, Novirwan Said, juga menyerahkan sertifikat keanggotaan PIKKI kepada lima penerima sertifikat klas BKI tersebut.
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Operasi dan Bisnis Klasifikasi PT BKI, Arief Budi Permana, Ketua Umum PIKKI, Direktur IMATAP Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono yang diwakili Ketua Tim Pokja Industri Maritim dan Alat Pertahanan, Sungkono, Ketua Umum PIKKI, Eki Komaruddin, Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, Dirjen Pothan Kemhan, Laksamana Muda TNI Sri Yanto ST yang diwakili oleh Kasubdit Pothan Kemhan, Kolonel Donny Magara dan Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo.
Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi PT BKI, Arief Budi Permana, dalam sambutannya mengatakan acara ini tidak hanya merupakan simbol pengakuan atas pencapaian teknis dan komitmen mutu, tapi juga menandai langkah nyata dalam memperkuat kemandirian industri komponen kapal dalam negeri.
“Kita menyadari betapa strategisnya peran sektor maritim dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut bukan hanya pemisah, melainkan juga penghubung dan sumber kekuatan bangsa. Di sini peran vital PT BKI dan PIKKI bersinergi,” ujar Arief.
PT BKI, sambungnya, selalu mendukung dan mendorong keberlanjutan industri material dan komponen kapal nasional. Karena mendukung keberlangsungan industri nasional bukan hanya dengan regulasi dan inspeksi, tapi juga dengan membangun kompetensi nasional.
“Program sertifikasi ini telah dijalankan BKI secara sistematis untuk memastikan bahwa SDM industri kita benar-benar siap bersaing di pasar global,” ungkap Arief.
Anggota PIKKI agar ikut
Sementara Ketua Umum PIKKI, Eki Komaruddin, menjelaskan untuk PT Sigma Artha Bahari ada perubahan dari sertifikat marine use menjadi sertifikat komersial, sehingga masih dibutuhkan waktu dalam proses sertifikatnya.
Menurutnya, program TJSL ini dikhususkan bagi perusahaan skala kecil dan menengah (IKM), di mana anggota PIKKI sampai saat ini telah berjumlah 70 perusahaan yang berbasis industri manufaktur dengan klasifikasi 10% perusahaan besar dan 35% perusahaan menengah serta 55% perusahaan kecil.
“Menyadari pentingnya proses sertifikat oleh BKI, kami mendorong para anggota untuk ikut melakukan sertifikasi barang produknya ke BKI. PIKKI melihat program ini sangat bermanfaat untuk diikuti oleh para anggotanya baik secara kualitas maupun kuantitas,” urai Eki.
Program ini dilakukan karena Nota Kesepahaman Bersama antara Kemenperin No B/551/ILMATE.4/KPA/V/2025, PT BKI No B.11933/HK.503/KI 25 dan PIKKI No 001/PIKKI/NKsp/V/2025.
Pada kesempatan sama, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Pertahanan Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono, yang diwakili oleh Ketua Tim Pokja Industri Maritim dan Alat Pertahanan, Sungkono, menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia memiliki kebutuhan komponen kapal yang sangat besar dan beragam. Namun sebagian besar kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, sehingga menimbulkan biaya produksi kapal yang tinggi dan berdampak pada rendahnya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
“Kondisi itu menjadi tantangan sekeluarga peluang bagi industri komponen kapal untuk memperkuat mutu produksi, meningkatkan kapasitas serta berperan lebih besar dalam rantai pasok nasional,” ucapnya.
Karena itu, lanjut Sungkono, kegiatan sertifikasi produk memegang peranan yang penting. Karena sertifikasi bukan hanya dokumen formal , tetapi merupakan pengakuan kualitas dan pemenuhan standar teknis yang menjadi dasar bagi penggunanya khususnya galangan kapal untuk memberikan kepercayaan pada produk dalam negeri.
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Produk melalui Program TJSL PT BKI ini memberikan nilai lebih bagi ekosistem industri komponen kapal. Program ini tidak hanya menyediakan proses sertifikasi, tetapi juga menghadirkan pendampingan yang memperkuat kapasitas produsen komponen dalam negeri.
Kemenperin menyampaikan apresiasi atas sinergi antara PT BKI dan PIKKI. Ini menjadi bukti nyata penguatan industri komponen kapal dapat dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, meskipun tidak berada dalam kerangka anggaran pemerintah.
Penyerahan sertifikat ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong peningkatan daya saing dan kontribusi terhadap pembangunan industri maritim nasional. Kemenperin akan terus mendorong penguatan ekosistem industri komponen kapal melalui fasilitasi standardisasi, peningkatan kapasitas, dan kerja sama lintas lembaga.
Gapasdap sulit cari komponen
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP), Khoiri Sutomo, menilai sebagai pengguna langsung berbagai komponen kapal — mulai dari suku cadang mesin, kabel, perlengkapan keselamatan, hingga material konstruksi kapal. Sertifikasi produk dari BKI adalah jaminan keselamatan pelayaran, jaminan keandalan operasional kapal, dan jaminan kepastian hukum bagi operator dalam menjalankan usaha.
“Namun jujur saya katakan, selama ini anggota GAPASDAP sering menghadapi kesulitan ketika membutuhkan suku cadang untuk perbaikan kapal. Di dalam negeri, komponen tersebut sering tidak tersedia. Kalaupun tersedia, delivery membutuhkan waktu lama, kualitas belum konsisten, harga relatif mahal, dan standar belum sepenuhnya memadai,” ungkap Khoiri.
Dalam kondisi seperti ini, lebih jauh, operator kerap tidak memiliki pilihan selain menggunakan produk impor, yang pada praktiknya justru lebih cepat tersedia dan lebih murah. Ini bukan soal preferensi, melainkan kebutuhan operasional kapal yang tidak bisa menunggu.
“Karena itu, kami berharap PIKKI dan para produsen komponen kapal nasional mulai semakin memahami kebutuhan riil pasar. Sertifikasi adalah fondasi awal, tetapi belum cukup bila tidak diikuti kemampuan memenuhi kebutuhan pasar secara nyata. GAPASDAP sangat mengharapkan para produsen komponen kapal anggota PIKKI mampu menyediakan produk dengan kualitas yang baik dan konsisten, harga yang kompetitif, standar yang jelas, serta delivery yang cepat dan tepat waktu. Tanpa kombinasi faktor-faktor tersebut, ke depan akan semakin sulit bagi produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk impor,” tekan Khoiri.
Sementara Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, mengatakan PIKKI dan Iperindo perlu bersama-sama mendukung kegiatan industri lain yang membutuhkan komponen kapal dan di sisi lain galangan kapal juga harus memahami dengan baik komponen- komponen kapal yang dibuat oleh PIKKI.
Sedangkan Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T, yang diwakili oleh Kasubdit Pothan Kemhan, Kolonel Donny Magara, menyatakan pihaknya terus berkomitmen memperkuat peran industri nasional sekaligus menjadi wujud dari kemandirian industri nasional. (Muhammad Raya)
