JAKARTA-MARITIM : PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keandalan layanan security management dan port facility support melalui pelaksanaan Manuvra/Drill International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code di Tanjung Santan, Marine Terminal, fasilitas strategis milik PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).
Kegiatan ini merupakan bagian dari layanan security assurance PTK sebagai Recognized Security Organization (RSO) untuk memastikan keamanan operasional pelabuhan energi yang berisiko tinggi dan beroperasi secara berkelanjutan.
Dari perspektif layanan bisnis PTK, manuvra ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan regulasi, tetapi menjadi sarana strategis untuk menguji keandalan sistem keamanan pelabuhan secara menyeluruh.
Simulasi dirancang untuk mengukur kesiapan personel, efektivitas prosedur keamanan, keandalan sistem komunikasi, serta kecepatan respons dan koordinasi antara pengelola terminal, kapal, dan otoritas pelabuhan.
Pendekatan ini memastikan potensi risiko keamanan dapat diidentifikasi dan ditangani secara cepat tanpa mengganggu kelangsungan operasi migas.
Pelaksanaan manuvra melibatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang terintegrasi, mencakup PTK sebagai RSO dan pengendali latihan, Port Facility Security Officer (PFSO) Tanjung Santan Marine Terminal, manajemen PHKT sebagai pengguna jasa dan pemilik fasilitas, serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Tanjung Santan sebagai regulator.
Sinergi ini mencerminkan integrasi layanan keamanan laut antara penyedia jasa, pengguna terminal, dan regulator dalam satu sistem pengamanan pelabuhan yang terstandar dan patuh regulasi.
Direktur Armada PT Pertamina Trans Kontinental, Dewi Susanti, menyampaikan bahwa penguatan keamanan pelabuhan merupakan bagian penting dari keandalan layanan maritim PTK.
“Manuvra ISPS Code menjadi bukti kesiapan sistem, personel, dan dukungan operasional PTK dalam menjaga keamanan dan kelancaran operasi pelabuhan energi strategis, sekaligus memastikan aspek keselamatan menjadi fondasi utama layanan marine dan port facility support,” katanya, dalam keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Senin (9/2).
Dari sisi pengguna jasa, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Kalimantan, Sunaryanto, menegaskan bahwa keandalan sistem keamanan pelabuhan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan operasi hulu migas.
Ia menyampaikan bahwa keamanan fasilitas pelabuhan merupakan prasyarat utama kelancaran distribusi material dan hasil produksi, sehingga manuvra ini memberikan keyakinan bahwa sistem pengamanan berjalan efektif, patuh standar internasional, dan siap menghadapi dinamika risiko keamanan maritim.
Sebagai Direktur Latihan Manuvra ISPS Code sekaligus Operasional RSO PTK, Marcellus Hakeng Jayawibawa, menjelaskan bahwa simulasi dilaksanakan dengan skenario realistis, termasuk potensi ancaman penyusupan melalui akses kanal jetty.
Pengujian mencakup aktivasi security level, mekanisme pelaporan berjenjang, serta koordinasi terpadu antara PFSO, Ship Security Officer (SSO), dan pemangku kepentingan terkait.
Hasil evaluasi pasca-manuvra menjadi dasar continuous improvement untuk memperkuat sistem keamanan pelabuhan ke depan.
Pelaksanaan manuvra ini juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan standar internasional, termasuk SOLAS Chapter XI-2 dan ISPS Code.
Bagi klien dan calon klien, kepatuhan tersebut menjadi nilai tambah layanan PTK karena memberikan kepastian bahwa fasilitas pelabuhan yang didukung telah memenuhi standar keamanan global, sekaligus membantu memitigasi risiko operasional dan reputasi di sektor energi.
Secara lebih luas, penguatan sistem keamanan di Tanjung Santan Marine Terminal memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui terjaganya keberlanjutan operasi migas yang aman dan andal.
Rantai pasok energi yang terlindungi dari risiko keamanan mendukung stabilitas produksi dan distribusi energi nasional.
Melalui Manuvra ISPS Code ini, PTK menegaskan posisinya sebagai mitra strategis keamanan maritim dan port facility support, yang memastikan setiap operasi kapal dan fasilitas pelabuhan berjalan aman, patuh regulasi, serta siap menghadapi risiko keamanan laut secara profesional dan berkelanjutan. (Muhammad Raya)
