JAKARTA-MARITIM : PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan armada dan infrastruktur maritim nasional melalui partisipasi aktif pada Diskusi Strategis Industri Maritim yang diselenggarakan oleh PT PAL Indonesia.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam memperkuat galangan kapal nasional dan menjawab kebutuhan armada perkapalan Indonesia secara terintegrasi.
Forum strategis ini menjadi wadah penyelarasan visi lintas pemangku kepentingan agar pembangunan armada nasional berjalan seiring dengan kesiapan operasional jangka panjang.
Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan industri maritim, mulai dari operator armada energi, lembaga klasifikasi, regulator, asosiasi industri, hingga 22 galangan kapal nasional.
Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan pendekatan end-to-end dalam pembangunan industri maritim, di mana keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah kapal yang dibangun, tetapi dari kemampuan kapal dan infrastruktur maritim tersebut untuk beroperasi secara aman, andal, dan efisien dalam jangka panjang.
Direktur Utama PTK, I Ketut Laba, menegaskan bahwa pemenuhan armada nasional harus dilihat secara menyeluruh dari perspektif siklus hidup aset.
“Keberhasilan pemenuhan armada nasional tidak hanya ditentukan oleh desain dan pembangunan kapal, tetapi oleh keandalannya saat beroperasi sepanjang siklus hidupnya. Di sinilah PTK mengambil peran strategis pasca-konstruksi untuk memastikan armada dan infrastruktur maritim nasional aman, andal, dan berkelanjutan melalui layanan Marine Services yang mengedepankan reliability dan HSSE,” ujarnya, dalam keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Kamis (12/2).
Menurutnya, layanan Marine Services menjadi faktor kunci dalam menjaga performa armada sekaligus meminimalkan risiko operasional dan lingkungan.
Kebutuhan armada nasional dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan mencapai ratusan hingga ribuan unit kapal untuk mendukung sektor energi, logistik, dan industri maritim nasional.
Pada fase operasi, pengelolaan armada menjadi krusial karena secara global biaya operasi dan pemeliharaan dapat mencapai sekitar 20-30 persen dari total biaya siklus hidup kapal.
Kondisi ini menegaskan bahwa investasi besar pada pembangunan armada harus diimbangi dengan layanan marine support, inspection, maintenance, serta pengelolaan keselamatan dan lingkungan yang terstandar agar aset negara dapat memberikan nilai tambah maksimal.
Melalui layanan Marine Services terintegrasi, PTK berperan memastikan availability dan reliability armada serta infrastruktur maritim di berbagai wilayah operasional Indonesia, termasuk pelabuhan, terminal energi, dan perairan strategis.
Dengan pendekatan lifecycle mindset, PTK memperkuat posisinya sebagai strategic marine partner yang tidak hanya mendukung operasional klien, tetapi juga berkontribusi langsung pada keberhasilan kebijakan kemandirian maritim nasional.
Sinergi yang terbangun melalui diskusi strategis ini diharapkan mampu menghadirkan industri maritim Indonesia yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha dan masyarakat luas. (Muhammad Raya)
