JAKARTA – MARITIM : Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) di era revolusi industri 4.0 menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan lebih efisien dan efektif dalam memberikan assurance dan consulting atas pengendalian, manajemen risiko dan tata kelola pemerintah. Untuk itu segenap aparat di lingkungan Inspektorat Jenderal diminta segera beradaptasi sesuai perubahan zaman.
Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Ketenagakerjaan Budi Hartawan saat memberikan sambutannya dalam acara Ngopi (Ngobrol Penuh Inspirasi) bersama keluarga besar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker di Jakarta, Senin (15/7/2019).
Dikatakan, saat ini masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem berbasis TI yang diterapkan di instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Seperti e-budgeting, e-procurement, e-payment dan sebagainya.
Karena itu, kata Irjen, peran internal auditor mengalami perubahan dari yang sebelumnya menekankan detective control yaitu mengidentifikasi masalah yang sudah terjadi lalu mencoba memberikan saran untuk mengatasinya (watch dog), menjadi konsultan. Bahkan juga menjadi katalis pengawasan dengan hasil memberikan nilai tambah.
“Peningkatan kinerja secara umum dengan aktivitas konsultansi, evaluasi dan penilaian atas manajemen risiko, aktivitas pengendalian intern dan tata kelola, serta mendukung informasi yang akurat pada manajemen kementerian,” kata Budi.
Seiring perubahan zaman, dunia ketenagakerjaan pun mengalami perubahan. Contohnya, definisi bekerja dan hubungan kerja mengalami perubahan akibat dampak perkembangan zaman.
“Dengan berubahnya kondisi pasar kerja, maka kita harus menyesuaikan seiring perubahan zaman, Kalau kita tidak mempelajari perubahan pasar kerja di luar, maka kita pasti akan tertinggal,” tegas Budi.
Irjen mengingatkan, tahun ini kita dihadapkan pada pengembangan SDM. Oleh sebab itu, seluruh pegawai di lingkungan Itjen agar terus memanfaatkan teknologi yang ada saat ini guna menunjang kinerja di kelembagaan. (Purwanto).
