JAKARTA – MARITIM : Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai, pembangunan jalan tol trans Sumatra dan Jawa tidak ada artinya, bila tidak dibarengi dengan pembangunan berbagai dermaga di beberapa pelabuhan. Termasuk kedalaman alur, kolam pelabuhan yang dilengkapi break water dan traffic management yang baik.
“Jika ketidakseimbangan ini dibiarkan terus berlangsung, maka akan jadi bom waktu yang sangat besar, karena itu Presiden Jokowi harus tahu dan turun menyelesaikan persoalan ini,” kata Ketua Umum DPP Gapasdaf, Khoiri Soetomo, kepada tabloidmaritim.com, Rabu (14/8).
Dari segi pembangunan infrastruktur, menurutnya, tol pemerinatah era Presiden Jokowi dapat dikatakan berhasil. Namun dibalik itu harus ada penyeimbangnya agar sektor transportasi laut dapat terus bertahan.
“Ini betul-betul merupakan bom waktu dan saya yakin Presiden Jokowi pasti tidak ada yang memberi masukan secara langsung. Makanya saya dalam berbagai kesempatan lewat teman-teman media tolong sampaikan ke Pak Jokowi, Bapak membangun jalan tol sangat berhasil, tetapi keberhasilan penggunaan jalan tol tanpa dibarengi dengan pembangunan dermaga penyeberangan yang memadai akan menciptakan bom waktu,” ungkapnya.
Artinya, nanti akan terjadi bottle neck saat hari libur, seperti peristiwa brexit yang memakan korban jiwa bisa saja terulang kembali. Makanya perlu di antisipasi dari sekarang. Apalagi biasanya saat hari libur pasti ada antrean panjang.
“Jika kondisinya sudah seperti itu maka dengan sangat mudah ramai-ramai mengatakan kapal penyeberangan kurang. Lantas keluarlah ijin baru untuk menambah armada kapal lagi. Padahal saat ini kondisinya kapal di penyeberangan tengah over suplay di hampir semua lintasan penyeberangan,” ujar Khoiri.
Ditambahkan, saat ini jumlah armada yang ada tidak sebanding dengan penambahan jumlah kapal penyeberangan. Sehingga banyak kapal hanya beroperasi kurang dari 12 hari dalam satu bulan.
Di lintasan Merak-Bakauheni saja, misalnya, saat ini sudah ada 71 kapal dan hanya bisa beroperasi sebanyak 30 kapal saja. Selebihnya tidak beroperasi menunggu jadwal bergiliran beroperasi.
“Sedangkan kapal-kapal tersebut meskipun tidak beroperasi ABK, mesin dan generator kapalnya tetap harus dihidupkan. Sehingga ujungnya biaya tetap harus dikeluarkan setiap hari,” urai Khoiri.
Seandainya Presiden Jokowi tahu akan hal ini pasti beliau turun sendiri untuk menyelesaikan hal ini. Karena pembangunan jalan tol trans Jawa dan trans Sumatra yang sangat panjang dan besar biaya investasinya saja dapat dilaksanakan dengan baik, sudah pasti pembangunan dermaga jauh kebih kecil dan mudah dilakukan.
Menjawab pertanyaan, Khoiri mengaku, pihak sudah beberapa kali mengajukan kepada Menhub, Dirjen sampai kepada ASDP. Hanya kepada Presiden saja yang belum ketemu secara langsung.
“Kami menyampaikan jangan menambah ijin kapal lagi sebelum ada penambahan dermaga, supaya terjadi keseimbangan antara jumlah kapal dan dermaga. Tapi ASDP beralasan lahan sudah sulit untuk pembebasan,” jelas Khoiri.
Saat ini banyak dermaga jauh dari ideal. Dicontohkan untuk pelabuhan Merak-Bakauheni 1 pasang dermaga untuk 5 kapal. Saat ini hanya ada 6 dermaga. Sehingga kalau ada 71 kapal, idealnya 4 pasang dermaga, jadi sangat jauh dari kebutuhan. (Muhammad Raya)
