JAKARTA – MARITIM : Sebanyak enam dari 17 Kementerian dan Lembaga (K/L) menandatangani nota kesepahaman Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) dengan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) untuk mendukung percepatan GNP2DS sebagai role model bagi seluruh K/L.
Ke-6 dari 17 K/L yang menandatangani nota kesepahaman tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia, Universitas Trilogi dan Universitas Krisna Dwipayana.
“Kemnaker berharap nota kesepahaman tersebut bisa dijadikan starting point dalam modeling GNP2DS yang diterapkan di instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan secara masif dan berkesinambungan. Diperlukan dukungan seluruh komponen bangsa agar peningkatan produktivitas dan daya saing berjalan lebih cepat,“ kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono saat membuka kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring dan sekaligus menandatangani nota kesepahaman modeling GNP2DS di Jakarta, Kamis (12/9/2019).
GNP2DS adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, kesejahteraan, dan daya saing bangsa. Adapun, strategi GNP2DS mencakup pengembangan sistem manajemen birokrasi, pengembangan dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan budaya produktif.
Dirjen menyebut 4tujuan kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring LPN selama tiga hari (11-13 Sept.). Pertama, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran, akan arti pentingnya produktivitas dan daya saing, serta membangun komitmen untuk melaksanakan GNP2DS.
Kedua, mendorong terciptanya langkah langkah startegis dalam pengembangan dan penguatan jejaring lembaga produktivitas yang telah dibentuk. Ketiga, meningkatkan pemahaman model praktik terbaik pada strategi modeling GNP2DS.
“Keempat, mengembangkan dan memperluas jejaring antar Institusi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat guna mensinergikan program dan kegiatan,“ katanya.
Bambang Satrio yang juga Sekretaris LPN mengungkapkan strategi GNP2DS mencakup pengembangan sistem manajemen birokrasi, pengembangan dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan budaya produktif.
Ketua Tim Pokja LPN, Bomer Pasaribu mengatakan, LPN terus pro aktif bergerak menyinergikan kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Sinergi peningkatan produktivitas ini juga menyasar dunia usaha, lembaga pendidikan, dan elemen masyarakat.
Bomer mengungkapkan tahun 2019 LPN menargetkan menyusun Blue Print, Master Plan, Road Map, dan Pedoman Nasional Pelaksanaan GNP2DS. Selain itu, LPN juga akan menyusun konsep Panduan Pelaksanaan Teknis GNP2DS pengembangan jejaring kelembagaan produktivitas.
Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua LPN, Iskandar Simorangkir. Menurutnya, LPN mendorong pemerintah untuk mempercepat peningkatkan produktivitas dan daya saing melalui GNP2DS di seluruh Indonesia.
“Itu kunci untuk bisa menjadi negara maju dan bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Kita harus jadikan program LPN menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktiitas dan daya saing,” ujar Iskandar yang menjabat Deputi Bidang Koordinasi Ekonohmi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian. (Purwanto).
