JAKARTA – MARITIM : Guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurasi jumlah kemiskinan, pemerintah dinilai perlu segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional yang tepat sasaran dengan menyertakan target produksi dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang berada di 11 regional.
Luky Adrianto, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan WPP adalah salah satu instrumen untuk menuntaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Dia menilai, WPP jangan hanya dinilai dari rasio produktivitas perikanan semata. Menurutnya, 11 WPP yang sudah ditetapkan bisa lebih inklusif jika terhubung langsung target pengelolaannya dalam RPJMN. Jika target dapat diturunkan secara lebih rinci dalam rencana aksi, Luky memprediksi target pertumbuhan ekonomi 6% bisa terwujud.
Selain rincian rencana aks terorganisir, Luky juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menciptakan mekanisme sharing profit yang adil antara nelayan dengan distributor. Menurutnya, selama ini sering kali terjadi praktik ketidakadilan sharing profit kepada nelayan, yang menjadi penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di wilayah pesisir. Oleh sebab itu, dibutuhkan kelembagaan yang kuat untuk mengakomodasi program WPP. Ungkap Luky lebih jauh pada Selasa lalu: “Kenikmatan ekonomi itu hanya di tingkat intermediate, tidak inklusif. Maka perlu adopsi juga Internet of Things, yang transparan, dan bisa dikontrol”.
Meski demikian, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB juga mengingatkan, pentingnya mengatur mekanisme sharing profit yang adil bagi nelayan. Dia menilai, beberapa jenis teknologi pembiayaan atau financial technology (fintech) dalam rangka mengakomodasi modal bagi nelayan belum bersifat inklusif. Sebaliknya, dinilai masih ada beberapa fintech untuk sektor kelautan yang bersifat seperti tengkulak. Kondisi ini juga menjadi pemicu lambatnya penuntasan kemiskinan di wilayah pesisir.
Dalam prakiraan, jika praktik ekonomi tersebut masih terus melilit para nelayan, kawasan pesisir masih akan jadi salah satu wilayah rentan kemiskinan. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dari 2015 sampai ke 2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat dialami 28,5 juta jiwa. Tetapi pada tahun 2016, angka kemiskinan sudah menurun menjadi 27,76 juta jiwa. Pada tahun 2017, angka kemiskinan juga menurun menjadi 26,58 juta jiwa, dan pada alhir 2018, kembali turun menjadi 25,67 juta jiwa. Dasta BPS mutakhir mencatat pada tahun 2019 sampai semester I penduduk miskin mencapai 25,14 juta jiwa. Sampai Maret 2018, angka kemiskinan di kota tercatat 7,02% sedang di desa masih mendominasi yakni 13,20%.
Dalam pada itu, Arifin Rudiyanto Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas nyatakan pihaknya sudah memetakan, wilayah pesisir di seluruh Indonesia untuk menjadi kawasan prioritas pengembangan ekonomi maritim. Menurutnya, umumnya di Jawa, penduduk miskin yang memiliki latar belakang nelayan, tersebar di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa . (Mrt/2701)
