JAKARTA – MARITIM : Jenderal TNI (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan, di hari pertama bertugas kembali sebagai Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju menyatakan sesuai pengarahan dari Presiden Joko Widodo maka nomenklatur Kemenko Bidang Kemaritiman ditambah dengan bidang investasi. Ungkapnya pada acara penyambutan oleh seluruh pegawai lingkup Kemenko Bidang Kemeratimran & Investasi: “Kita akan memiliki area pekerjaan luas sekali, karena Kemenko Kemaritiman akan ditambah dengan menangani bidang investasi. Ke depan juga akan ada penambahan kedeputian”.
Sebagai Menko, Luhut mempunyai kewenangan mengkoordinasikan, mengendalikan juga memiliki hak veto atas kebijakan Kementerian yang bertentangan dengan keputusan rapat di tingkat Kemenko. Menurutnya, Presiden memerintahkan dengan jelas agar semuanya berjalan, seperti pembangunan dan pengembangan petrochemical, Pertamina, dan PLN. Untuk itu, Ridwan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan BPPT sudah lakukan evaluasi terhadap PLN, termasuk dengan penerapan BBM B20-B30 yang hampir setahun sudah dilaksanakan, dengan hasil efisiensi penggunaan energi sebesar 25%.
Lebihg jauh diungkapkan seiring penambahan nomenklatur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, akan ada penambahan Kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Seiring hal itu, Menko Maritim juga menegaskan tentang kewenangan yang dimilikinya sesuai undang-undang. Jelasnya: “Nanti ada 6-7 Kementerian di bawah koordinasi kita, Menko punya kewenangan koordinasikan, kendalikan dan juga memiliki hak veto terhadap kebijakan Kementerian yang bertentangan dengan keputusan rapat yang telah dilakukan di tingkat Kemenko. Karenanya saya serukan agar kita bekerja lebih kompak lagi, juga lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas, sesuai arahan Presiden:.
Pesan Presiden
Selain berpesan kepada Menko Kemaritiman, menurut Edhy Prabowo ada dua pesan yang dititipkan Presiden Joko Widodo saat memintanya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.
Pertama, memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan nelayan. “Jangan sampai ada nelayan kita yang tidak diopeni [dirawat]. Manakala ada nelayan yang terganggu, harus dibina” ujarnya di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Kedua, meningkatkan dan mengoptimalkan sektor budi daya perikanan.
Untuk melanjutkan dua pesan tersebut, Edhy sudah berbicara secara informal dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, utamanya pembinaan terhadap nelayan yang melakukan kesalahan dalam menangkap ikan. Edhy mengaku ingin mengedepankan upaya persuasif terhadap nelayan. Pembicaraan ini juga akan diteruskan kepada Kapolri yang baru. Adapun Idham Aziz digadang-gadang akan menggantikan Tito Karnavian sebagai orang nomor 1 di Korps Bhayangkara itu. Tuturnya: “Kita juga minta hal yang sama supaya penyikapan masyarakat nelayan, konsepnya pembinaan dulu. Jangan tiba-tiba dipenjara, kan sedih sekali di tanah air kita sendiri nelayan dipenjara karena melanggar. Kalau asing kan beda”.
Persoalan penggunaan alat tangkap, akan dibicarakan dengan nelayan dan dicari solusinya. Seperti diketahui, selama ini masih banyak nelayan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti cantrang karena faktor keterdesakan ekonomi. Sementara itu, terkait konservasi Teluk Benoa, Edhy secara umum mengatakan akan meninjau semua kebijakan yang telah dilakukan menteri pendahulunya secara internal. Dia akan membedah dan mendalaminya satu per satu. Sebab, semua kebijakan menyangkut kepentingan nasional dan orang banyak.
Pesan Susi
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berpesan agar penggantinya tetap mempertahankan posisi neraca perdagangan perikanan Indonesia di Asia Tenggara yang saat ini, Indonesia menempati posisi 1 di kawasan tersebut. Selain itu, dia berpesan untuk menjaga laut secara berkelanjutan. Perjuangan untuk meneruskan lestari laut bukan dalam arti kata konservasi, melainkan untuk meningkatkan produktivitas. Ujarnya: “Kita terbuykti mnemiliki ikan tuna yang besar-besar, jumlahnya banyak dan kondisinya segar. Karenanya para nelayan mudah menangkapnya dengan ongkosyang relatip murah. Maka itu harus dijaga”.
Pesan terakhir, yakni pemerataan kesejahteraan bagi nelayan. Tiga pesan itu, menurut Susi, merupakan tiga pilar dalam rangka mengawal visi misi Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahannya pada 2014-2019, yakni menjadikan laut masa depan bangsa, laut tak lagi dipunggungi, dan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu, menteri yang mengaku “kadang tengil” itu juga memberi catatan kebijakan dan terobosan yang telah dilakukannya selama menjadi Menteri KKP kepada Edhy: “Saya rangkum dalam buku kecil. Saya enggak berpendidikan setinggi bapak semua, buku yang saya tulis sederhana. Harus diingat bahwa Pak Edhy memang memiliki tugas baru sesuai visi misi yang baru pula dari Pak Jokowi. Guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Berkaitan dengan itu, saya titip pesan agar Pak Edhy mewujudkan mimpi membangun lebih banyak politeknik perikanan, yang selama 5 tahun saya baru mewujudkan tujuh politeknik perikanan. Antara mimpi saya dan realita lebih jauh. Pak Edhy lebih muda, badannya lebih besar dari saya, 10 politeknik setahun mestinya dapat diwujudkan”.
Tetap Tenggelamkan !
Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan berjanji akan lanjutkan sejumlah kebijakan yang dibuat Menteri pendahukunya: Susi Pudjiastuti. Salah satunya, menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Ujarnya di Gedung Mina Bahari III Jakarta, Rabu (23/10/2019): “Kalau penenggelaman kapal itu suatu keharusan, kenapa saya harus takut? Kedaulatan kita adalah segala-galanya. Apa benar ada kapal masuk kita biarkan? Kita ingatkan. Tenggelamkan saja, apa susahnya?. Kendati demikian, penenggelaman kapal harus dilakukan secara cermat, termasuk persoalan penggunaan cantrang dan lainnya yang dianggap merugikan nelayan.
Saya tak akan gegabah ambil keputusan karena saya akan tanya ke ahlinya”.
Selama ini Edhy mengakui banyak kebijakan Susi yang memajukan sektor perikanan. Salah satunya dengan mendorong daya saing nelayan Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang baik sebelumnya akan tetap dipertahankan. Adapun yang kurang akan kitaperbaiki. Ujarnya:
“Terima kasih atas dedikasi Ibu. Bagi saya menteri KKP tetap ibu susi, sedang saya hanyalah pengganti ibu”.
Selain meneruskan sejumlah kebijakan Susi, Edhy berjanji tidak akan mengubah struktur kepegawaian di KKP. Menurutnya, kinerja mulai dari eselon I hingga IV di KKP selama 5 tahun ini sudah sangat baik. Hal itu diketahuinya mengingat Edhy merupakan mitra kerja KKP saat menjabat Ketua Komisi IV DPR. Pungkasnya: “Saya tak akan lakukan perombakan-perombakan yang tidak perlu. Saya beri kesempatan 6 bulan, untuk segera mengisi sejumlah jabatan yang kosong agar tak ada lagi yang rangkap jabatan. Saya juga berharap agar tak ada perlakuan berbeda ketika diterima di KKP sebagai menteri atau sebagai Ketua Komisi IV. Jangan ada perlakuan luar biasa. Saya hanya dapat mandat lebih besar sebagai menteri”. (Erick Arhadita/dirangkum dari berbagai sumber)
