JAKARTA – MARITIM : Menteri (baru) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang membidangi infrastruktur, investasi dan pariwisata di Jakarta, Sabtu (26/10/2019) lalu menyatakan investor swasta akan dilibatkan secara aktif untuk ikut mengembangkan lima destinasi wisata prioritas yang diyakini dapat memicu peningkatan perolehan devisa negara dan memperbaiki defisit transaksi berjalan.
Usai rapat koordinasi di Kementerian PUPR, Erick jatakan pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan dari investor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di lima destinasi prioritas, selain pembangunan yang mengandalkan sumber pendanaan dari APBN.
Sebagaimana diketahui, 5 destinasi super prioritas itu adalah Danau Toba (Provinsi Sumatera Utara), Borobudur (Provisi Jawa Tengah), Mandalika (Provinbsi Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Provibsi Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Provibsi Sulawesi Utara).
Pengembangan lima destinasi ini ditargetkan tuntas pada akhir 2020. Ungkap Menteri BUMN lebih jauh: “Kami terus bersinergi sesuai dengan visi presiden untuk hasil yang akan dirasakan seperti penciptaan lapangan kerja, membangkitkan ekonomi nasional termasuk pelaku Usaha Mikro Kedcil dan Menengah (UMKM), dan tadi adanya investor investor dari luar negeri, dari berbagai pihak yang selama ini telah didekati oleh Presiden Joko Widodo”.
Dalam rakor yang diinisiasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono itu hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, selaku dua menteri yang sudah menjabat sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, membagikan informasi dan memberikan gambaran kepada para menteri yang baru terpilih, mengenai kondisi pengembangan pariwisata dan rencana-rencana yang akan dilakukan di 2020.
Hal itu karena pembangunan infrastruktur fisik yang berjalan sejak periode pemerintahan pertama Jokowi, harus dilengkapi dengan aliran investasi dari BUMN dan swasta, logistik dan strategi pariwisata yang efektif. Jelas Menteri PUPR: “Dengan demikian para menteri akan dapat menyusun program. Ini yang kita terjemahkan agar supaya segera untuk apa yang nanti kita bangun dapat dimanfaatkan oleh Menpar, Menteri BUMN, dan didukung oleh kepala BKPM”.
Dalam kesempatan itu, Menhub Budi Karya juga meminta Erick Thohir agar dapat mengajak perusahaan BUMN dan swasta untuk turut berinvestasi di pembangunan infrastruktur ke lima destinasi wisata. Ujarnya: “Tidak mungkin kita mengandalkan dana APBN saja. Apalagi dengan kompetensi dan tugas tugas baru Kementerian BUMN untuk juga menjangkau dan kolaborasi swasta untuk turut serta berinvestasi”. (Mrt/2701)
