JAKARTA–MARITIM : Pemberlakuan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub),
mulai tanggal 1 Juli 2020. Sosialisasi TSS, Kemenhub
menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan sosialisasi pemberlakuan
melalui pesan pendek (SMS Broadcast) kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah Selat Sunda dan Selat Lombok.
Pengiriman pesan melalui SMS Broadcast ini mulai berjalan sejak tanggal 27 Januari 2020.
SMS ini sekaligus, mensosialisasikan kehadiran VTS Merak dan VTS Benoa yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Direktur Kenavigasian Basar Antonius mengungkapkan, TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan capaian yang membanggakan bagi Indonesia. Karena berhasil menjadi negara kepulauan pertama , yang memiliki Traffic Separation Scheme (TSS) atau Pemisahan Bagan Lalu Lintas Laut di Selat Sunda dan Selat Lombok. Aturan ini sudah disahkan di International Maritime Organization (IMO),dan mulai berlaku efektif per 1 Juli 2020.
“Jadi perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder yang berada di wilayah Selat Sunda dan Lombok, menggunakan media yang tepat, salah satunya melaui SMS Broadcast,” ujar Basar di Jakarta, Selasa (28/1), sera
Pengiriman pesan melalui SMS Broadcast ini mulai berjalan sejak tanggal 27 Januari 2020. Pesan yang dikirimkan melalui SMS Broadcast menginformasikan tentang rencana pemberlakuan TSS Selat Sunda dan Lombok sekaligus juga mensosialisasikan kehadiran VTS Merak dan VTS Benoa yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Direktur Kenavigasian Basar Antonius mengungkapkan, TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan capaian yang membanggakan bagi Indonesia karena berhasil menjadi negara kepulauan pertama yang memiliki Traffic Separation Scheme (TSS) atau Pemisahan Bagan Lalu Lintas Laut di Selat Sunda dan Selat Lombok yang sudah disahkan di International Maritime Organization (IMO) dan mulai berlaku efektif per 1 Juli 2020.
“Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder yang berada di wilayah Selat Sunda dan Lombok menggunakan media yang tepat, salah satunya melaui SMS Broadcast,” ujar Basar di Jakarta, Selasa (28/1).
Menurut Basar, SMS Broadcast memiliki banyak keunggulan, di antaranya pesan yang dikirim lebih cepat dan peluang akan dibaca lebih besar mengingat banyak orang yang memiliki telepon genggam. Harapannya,
sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan rencana pemberlakuan TSS.Sekaligus menyampaikan keberadaan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, yang hadir dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim khususnya di Selat Sunda dan Lombok.
Dikatakan, untuk memastikan validitas pesan yang disampaikan serta menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, pesan singkat yang dikirimkan menggunakan nama Kemenhub sebagai pengirim.
“Jadi setiap orang yang berada di sekitar Selat Sunda dan Selat Lombok baik di darat maupun di kapal yang mendapatkan coverage provider GSM, akan mendapatkan SMS tersebut,” imbuh Basar.
Adapun rencana implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ini telah dibahas lebih lanjut pada Sidang International Maritime Organization (IMO) Sub-Committee on Navigation, Communications, Search & Rescue Sub-Committee (NCSR) ke-7 yang dihelat di Markas Besar IMO di London pada 15 -24 Januari 2020 lalu.(Rabiatun)
