JAKARTA – MARITIM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengapresiasi capaian realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2019 yang mencapai 93,03 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah melampaui target yaitu sebesar 105 persen. Harapannya di tahun 2020, realisasi kinerja dan daya serap anggaran lebih meningkat dibanding 2019.
Demikian Dirjen R. Agus H. Purnomo, saat membuka kegiatan Pembekalan Para Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2020 dengan tema acara “Transformasi Digital 4.0 Manajemen Keuangan Negara Menuju Indonesia Maju”, di Hotel JS Luwansa .
Dikatakan, capaian ini tentu ini sangat membanggakan bagi kita. “Saya bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla khususnya untuk Sesditjen dan Kepala Bagian Keuangan yang telah bekerja keras selama ini,” ujar Dirjen Agus.
Menurut Dirjen Agus, PNBP merupakan penerimaan negara yang sangat penting. Ke depan, setiap UPT dapat meningkatkan PNBP di tempat masing-masing bahkan suatu saat jumlahnya bisa mendekati nilai anggaran. Karenanya , bila
ada kegiatan yang dirasa kurang bermanfaat. Bisa segera dialihkan atau direalokasi , menjadi kegiatan yang dapat memberikan manfaat lebih besar.
“Bapak Menteri Perhubungan menginstruksikan agar program kegiatan kita segera dilaksanakan dan dilelang di awal tahun supaya terserap dengan baik. Dan tentunya seluruh kegiatan yang kita lakukan harus bermanfaat karena asas manfaat sangat penting,” tegasnya.
Lebih lanjut Dirjen Agus menyampaikan , beberapa program yang harus ditindaklanjuti oleh para UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, diantaranya, terkait dengan program pembersihan sampah nasional. Saat ini Ditjen Perhubungan Laut telah melaksanakan program bersih laut, pantai dan lingkungan kerja setiap bulan. Namun tak hanya sebatas program kerja bakti setiap bulan saja, Dirjen Agus minta agar setiap pelabuhan bisa membuat program Port Waste Management System.
Juga kata Dirjen Agus, program sertifikasi pengukuran kapal tradisonal di bawah GT 7. Program pengukuran kapal-kapal kecil ini bisa segera diselesaikan di seluruh Indonesia supaya kapal-kapal dapat diberikan pass kecil, termasuk sertifikat untuk nelayan dan pelautnya.Terkait perawatan kapal negara, saat ini Ditjen Perhubungan Laut memiliki ratusan kapal negara yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga kapal-kapal tersebut harus dirawat sebaik-baiknya. Termasuk kapal perintis, kapal ternak dan kapal tol laut harus dirawat, diawasi dan diperketat pengawasnya karena pengoperasian dan crew kapalnya dibayar oleh negara.
Tak kalah pentingnya lanjutnya, masalah pengelolaan aset. Dirjen Agus minta , agar seluruh aset milik Ditjen Perhubungan Laut dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya serta diawasi jangan sampai tidak dimanfaatkan atau ada temuan.Tak hanya itu, Ia juga minta agar para pengelola anggaran dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (IT) yang tengah berkembang pesat.
“Sekarang ini zaman cepat sekali berubah sehingga sebagai pengelola keuangan kita harus memahami dan mengikuti perkembangan IT dengan sebaik-baiknya,” ungkap Dirjen Agus.
Salah satu aplikasi yang digunakan oleh penggelola anggaran adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau dikenal juga dengan sebutan SAKTI yang merupakan gagasan dari Kementerian Keuangan.
Dirjen Agus berharap aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana bagi satuan-satuan kerja untuk melakukan pengelolaan keuangan serta dapat diterapkan secara optimal karena aplikasi SAKTI ini dapat mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dan seluruh transaksi entitas akuntansi dan pelaporan akan dilakukan secara sistem elektronik.
Lebih lanjut Dirjen Agus menerangkan bahwa saat ini Pemerintah berkomitmen mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Saya berharap nantinya seluruh UPT Ditjen Perhbungan Laut bisa menjadi WBK dan WBBM,” imbuhnya. Pihaknya juga menyampaikan, terimakasih kepada semua pihak atas keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang berlangsung aman dan lancar.
“Terimakasih sudah menjalankan tugas Nataru dengan semangat dan kompak sehingga bisa berjalan dengan baik. Namun sebentar lagi kita memasuki Angkutan Lebaran, jadi kita harus mempersiapkannya dengan baik dari sekarang,” ucap Dirjen Agus.
Di akhir pengarahan, Dirjen Agus minta agar kantor-kantor UPT yang kondisinya kurang baik segera dibangun dan diperbaiki sehingga dapat meningkatkan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan bahwa kegiatan pembekalan ini rutin diselenggarakan setiap tahun yang bertujuan agar para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntable.
“Semoga dengan adanya acara pembekalan ini, kita dapat meningkatkan realisasi penyerapan anggaran lebih baik lagi,” kata Arif.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penyerahan secara simbolis Buku Pintar di bidang keuangan yang telah diluncurkan pada tanggal 28 Januari 2020 kepada UPT yang memiliki Laporan Keuangan dengan kesalahan terendah, yaitu KSOP Kelas I Tanjung Emas, Kantor KSOP Kelas II Benoa dan UPP Kelas III Mamuju.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada UPT dengan kategori “Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun 2019″ yaitu UPP Kelas II Reo, UPP Kelas II Serui dan UPP Kelas III Kintap serta kategori “Penerimaan PNBP Terbaik Tahun 2019″ yang berhasil diperoleh KSOP Kelas II Samarinda, UPP Kelas III Tanjung Redep, dan UPP Kelas II Pomala’a.
Adapun jumlah peserta yang hadir pada acara ini berjumlah 565 peserta terdiri para KPA dan PPK di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dengan menghadirkan Narasumber antara lain perwakilan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan dan Itjen Kementerian Perhubungan. (Rabiatun)
