DUBAI-MARITIM: Dalam upaya memperkuat kerja sama bidang ketenagakerjaan di masa depan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengadakan pertemuan dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) dan Emirat, Persatuan Emirat Arab, Abdulrahman Abdulmannan Al Awar, di Dubai, Persatuan Emirat Arab, Rabu (27/10/2021).
Pertemuan bilateral di sela-sela forum Abu Dhabi Dialogue (ADD) ke-VI tersebut dilakukan untuk membahas perkembangan perundingan rencana kerja sama bilateral Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab (PEA) terkait penempatan secara terbatas Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik, melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Negara yang dulu disebut Uni Emirat Arab ini merupakan salah satu negara penempatan PMI.
“Sejak 2017 sampai saat ini masih menunggu adanya kesepakatan final. Saya berharap Indonesia dan PEA terus saling mendukung dan memperkuat kerja sama sektor ketenagakerjaan di masa depan,” kata Ida Fauziyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker yang diterima Maritim, Jumat, (28/10/2021).
Menurut Menaker, SPSK merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja yang berbadan hukum di Arab Saudi. Direncanakan, kerja sama dengan PEA dilakukan melalui sistem yang terintegrasi antara sistem penempatan yang dimiliki pemerintah Indonesia dengan sistem yang dimiliki Arab Saudi dan PEA.
Penempatan PMI pada pemberi kerja perseorangan (sektor domestik) di PEA tidak dapat dilakukan sehubungan dikeluarkannya Kepmenaker 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, termasuk PEA.
Sementara itu, pemerintah PEA melakukan revolusi kebijakan terkait pekerja asing di negaranya melalui penetapan Federal Law Nomor 10 of 2017 on Domestic Workers. Sejalan dengan itu, Ministry of Human Resources (MOHRE) PEA menyampaikan tawaran peningkatan kerja sama bilateral kepada pemerintah Indonesia. Tawaran tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa kali pertemuan antara kedua negara sejak tahun 2017, baik secara virtual maupun langsung.
“Hingga saat ini, Kemnaker dan MOHRE masih dalam proses perundingan untuk membaharui dokumen MoU in the Field of Manpower,” tambah Ida Fauziyah. (Purwanto).
