JAKARTA–MARITIM : Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan dua pertiga luas lautan dan memiliki posisi strategis bagi jalur pelayaran dunia. Secara hukum, indonesia telah ditetapkan sebagai negara maritim yang tertuang pada United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (1/12) saat memperkenalkan Indonesian Integrated Monitoring System On Navigation (I-Motion), yang merupakan sebuah sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Kenavigasian yang mengintegrasikan data dari Vessel Traffic Services (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) serta berbagai sumber lainnya, guna melaksanakan pengawasan lalu-lintas pelayaran di perairan Indonesia.
I-Motion diluncurkan dalam acara Simposium di Bidang Telekomunikasi Pelayaran Dengan Tema “Sinergitas Pengawasan Maritim Mewujudkan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran”. Pelaksanaan kegiatan simposium di bidang telekomunikasi pelayaran tahun 2021 ini adalah sebagai forum diskusi antar Kementerian /Lembaga yang memiliki tugas di bidang pengawasan maritim untuk membahas kesiapan sumber daya pengawasan maritim yang dimiliki dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan maritim, serta isu-isu strategis terkini terkait keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dikatakan, sebagai negara maritim, Indonesia tentunya harus memiliki sistem pengawasan yang kuat di wilayah perairan salah satunya I-Motion yang hari ini diresmikan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewujudkan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Karena dengan cakupan wilayah perairan yang luas, tentunya diperlukan kerjasama dan koordinasi serta sinergitas antar Kementerian/Lembaga guna mewujudkan jalur pelayaran yang aman dan nyaman bagi kapal-kapal yang melintas maupun yang berkunjung ke pelabuhan di Indonesia.
Menurut Menhub Budi Karya, sinergi antar Kementerian dan Lembaga harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkembangan teknologi informasi, dimana masing-masing Kementerian dan Lembaga memiliki sistem pengawasan maritim dengan spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhannya, pertukaran data dan informasi antar kementerian dan lembaga merupakan suatu keharusan untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah perairan nusantara yang sangat luas ini.
“Pada kesempatan ini, saya selaku Menteri Perhubungan dengan bangga memperkenalkan, Indonesian Integrated Monitoring System On Navigation (I-Motion). Direktorat Jenderal Perhubungan laut, memiliki VTS dan stasiun radio pantai pada masing – masing Distrik Navigasi yang memiliki fungsi dalam pengawasan lalu – lintas pelayaran dalam mewujudkan keselamatan pelayaran. Semoga sistem ini dapat bermanfaat dan dapat bersinergi dengan sistem yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lainnya,” ujar Menhub Budi.
Menhub Budi menjelaskan, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan dan memiliki posisi strategis bagi jalur pelayaran dunia. Secara hukum, indonesia telah ditetapkan sebagai negara maritim yang tertuang pada United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.
Sebagai negara maritim, Indonesia tentunya harus memiliki sistem pengawasan yang kuat di wilayah perairan salah satunya I-Motion yang hari ini diresmikan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewujudkan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Karena dengan cakupan wilayah perairan yang luas, tentunya diperlukan kerjasama dan koordinasi serta sinergitas antar Kementerian/Lembaga guna mewujudkan jalur pelayaran yang aman dan nyaman bagi kapal-kapal yang melintas maupun yang berkunjung ke pelabuhan di Indonesia.
“Dengan terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran, pastinya dapat menumbuhkan kepercayaan internasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata serta sektor strategis lainnya,” ujar Menhub Budi.
Selain itu, Menhub Budi mengingatkan bahwa urgensi keselamatan dan keamanan pelayaran telah diamanahkan dalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. “Semoga setiap langkah kita dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran mendapatkan ridho dari Allah SWT, serta mampu membangun kekuatan maritim dan diplomasi maritim yang mempererat kesatuan bangsa. Hingga akhirnya, terwujud visi negeri sebagai poros maritim dunia,” ujar Menhub Budi.
Lebih lanjut, hadir sebagai keynote speaker Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut mengapresiasi pelaksanaan simposium bidang Telekomuniksi Pelayaran, mengingat forum ini dapat dijadikan wadah untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi terkait sistem pengawasan maritim serta isu-isu strategis yang terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Laksamana TNI Yudo Margono juga menyampaikan pentingnya mewujudkan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, Pelabuhan dan lingkungan maritim, guna mendukung kelancaran transportasi laut sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional.
Laksamana TNI Yudo Margono berpesan pentingnya membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga di bidang Kemaritiman, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. “Pertahanan maritim yang kuat dan tangguh merupakan suatu kebutuhan agar keamanan maritim dapat terjaga dan kedaulatan negara di laut dapat ditegakkan dengan mengedepankan tiga kata kunci, yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi”, tutup Laksamana TNI Yudo Margono
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyampaikan pada simposium kali ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ingin menyamakan langkah dan tujuan dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan maritim, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia sehingga diperlukan sinergi dalam mengawasinya demi mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pengembangan pada sarana prasarana yang terkait dengan pengawasan maritim, dimana sistem I-Motion merupakan salah satu solusi terkait kebutuhan akan suatu sistem pengawasan maritim terintegrasi dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia,” ujar Arif.
Sebagai informasi, dalam acara simposium ini menghadirkan narasumber dari perwakilan Direktorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Kepala Pusat Komando dan Pengendalian TNI AL; Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Direktur Data dan Informasi, Badan Keamanan Laut; Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
Peserta simposium berasal dari TNI AL, Badan Riset Dan Inovasi Nasional; Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG); Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi; Deputi Bidang Operasi Pencarian Dan Pertolongan Dan Kesiapsiagaan (Basarnas); Direktur Polisi Air Korps Kepolisian Perairan Dan Udara baharkam Polri; Para Direktur Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; serta Kepala Distrik Navigasi Kelas I, II, Dan III. (Rabiatun)
