JAKARTA-MARITIM: Indonesia selaku Presidensi G20 tahun 2022 mendorong peranan G20 dalam merumuskan monitoring tools sebagai upaya penciptaan pasar kerja yang inklusif dan aksi afirmasi bagi kelompok penyandang disabilitas. Langkah ini mendapat apresiasi dari seluruh peserta pertemuan pertama Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 1st Employment Working Group/EWG) G20.
Sekretaris Jenderal Kemenerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pada pertemuan pertama EWG, Presidensi Indonesia mendapat apresiasi dan dukungan dari Anggota G20, engagement group, maupun organisasi internasional dan regional terkait dalam isu pasar kerja inklusif dan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas.
“Indonesia mendorong adanya monitoring tools, yaitu instrumen/alat yang diperlukan dalam memonitor perkembangan inklusivitas pasar kerja bagi angkatan kerja disabilitas, untuk dapat diterapkan pada komunitas G20,” kata Anwar Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (10/3/2022).
Anwar Sanusi menjelaskan, monitoring tools yang diinisiasi Presidensi Indonesia ini diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung dalam rangka perumusan rencana aksi G20 yang konkret dan implementatif, untuk mengakselerasi prinsip-prinsip integrasi penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja yang telah disepakati pada 2018 lalu di Argentina.
“Harapannya, perhatian utama dan keberpihakan bagi kelompok penyandang disabilitas di pasar kerja dapat dipastikan, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi mereka,” jelasnya.
Anwar Sanusi mengatakan, selaku Presidensi G20, pihaknya ingin memastikan tidak satu pun kelompok yang tertinggal dalam berbagai program pembangunan. Kondisi itu selaras dengan agenda SDG’s dalam rangka memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal, untuk memperoleh kesempatan kerja dan pekerjaan yang layak sehingga produktivitas terus meningkat.
Selama pelaksanaan EWG, lanjutnya, Indonesia juga akan terus mendorong seluruh anggota G20 untuk bersama-sama memperjuangkan isu-isu prioritas yang diusung Indonesia.
“Indonesia dengan mengedepankan dialog yang produktif dan harmonis, juga terus mendorong terciptanya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya terciptanya komitmen bersama untuk memperjuangkan tujuan prioritas Presidensi ini,” ujarnya. (Purwanto).
