Yogyakarta – Maritim
SRI SULTAN Hemengkubuwono X Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nyatakan menolak pembangunan jalan tol di wilayah Yogya, karena dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas perekonomian warga. Berbicara saat Syawalan bersama Pemkab dan masyarakat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Kamis lalu pemegang tahta Mataram tersebut berucap:
“Kami berketetapan untuk saat ini di DIY tak akan dibangun jalan tol. Hal itu bukan berarti tak boleh, tetapi sesuai pertimbangan situasional, dan pemerintah pusat juga sepakat untuk tidak ada jalan tol di wilayah DIY”.
Di antara pertimbangan, menurut Sultan pada tahun 2019 bandara baru di Kulon Progo sudah akan beroperasi. Untuk kemudahan akses, dapat dibangun jalan non tol yang cukup lebar dengan empat jalur. Selain itu jalan Yogyakarta-Solo untuk wilayah Prambanan lebih baik menggunakan jalan baru atau di atas jalan lama khususnya di wilayah Prambanan. Di sana masih terdapat banyak batuan candi.
“Kalau di luar DIY silakan. Bahkan sekarang sudah dibangun jalan tol dari Bawen hingga Salatiga karena geografisnya terdiri dari bukit dan jurang, maka perlu dikepras untuk kelancaran lalulintas” ujar Ngarso Dalem (sebutan bagi pemegang tahta).
Pada kesempatan itu Sri Sultan berharap Pemkab Gunung Kidul segera menyerahkan program infrastruktur pembangunan pengembangan pasca dibangunnya Bandara Baru di Kulon Progo. Sultan mengambil contoh karena jaraknya cukup jauh, maka diperlukan kajian jalan alternatif selain Jalur Lintas Selatan Jawa (JLS) yang diwacanakan harus dirampungkan pembebasan lahan pada 2018. Pemkab bisa usulkan agar ruas jalan Piyungan – Wonosari diperlebar jadi empat jalur.
“Dalam hal finalisasinya, nanti urusan saya yang akan lakukan negosiasi dengan pemerintah pusat” ucap Gubernur DIY .
Sementara itu, Badingah Bupati Gunung Kidul mengatakan, dengan dibangunnya bandara baru di Kulon Progo bisa meningkatkan kunjungan pariwisata. Katanya: “Lokasi Bandara baru biar di Kulon Progo. tetapi tujuan wisatawan harus dapat kita arahkan ke daerah ini. Karena itu, peran aktif masyarakat untuk pembangunan sangat kami harap, karena hal itu tak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah”. ***ERICK A.M.
