BANGKOK-MARITIM: Indonesia mengusulkan pedoman kesempatan kerja inklusif di kawasan ASEAN diperkuat melalui indikator yang dapat membantu mengukur penerapan inklusivitas di tempat kerja. Indonesia memandang Guideline to Promote Inclusive Employment for Persons with Disabilities sebagai instrumen penting untuk memperkuat penerapan prinsip kesempatan kerja inklusif di negara-negara ASEAN.
“Pedoman ini penting untuk memastikan prinsip kesempatan kerja inklusif dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi beragam kelompok pekerja,” ujar Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam forum ketenagakerjaan ASEAN di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).
Mewakili pemerintah RI, Indah mengapresiasi proyek Vietnam-Jepang yang menitikberatkan pada implementasi pedoman, antara lain melalui identifikasi hambatan dalam mengakses pekerjaan, penguatan akomodasi yang layak, dan peningkatan aksesibilitas tempat kerja bagi beragam kelompok pekerja.
Menurutnya, efektivitas pedoman dapat diperkuat dengan memasukkan indikator yang membantu pengusaha mengukur penerapan inklusivitas dalam berbagai aspek ketenagakerjaan. Mulai dari perekrutan, pengembangan karier, retensi, hingga partisipasi pekerja.
“Pedoman ini juga perlu mempertimbangkan mekanisme kerja sama tripartit agar pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja memiliki peran dalam memantau penerapan praktik ketenagakerjaan yang inklusif,” katanya.
Indah meyakini pedoman tersebut berpotensi menjadi referensi bersama bagi negara-negara ASEAN dalam membangun pasar tenaga kerja yang inklusif dan tangguh menghadapi perubahan dunia kerja.
“Indonesia siap berkontribusi dan semakin memperkuat kerja sama ini dalam semangat saling belajar, solidaritas ASEAN, serta South-South and Triangular Cooperation (SSTC),” pungkasnya.
Sinergi Dengan ILO
Sementara itu, dalam forum Open Session with ILO di tengah pertemuan Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026), Indah Anggoro Putri, menegaskan komitmen pemerintah RI untuk terus bersinergi dengan International Labour Organization (ILO) dalam merespons perubahan dunia kerja sekaligus memperkuat pelindungan pekerja.
Dikatakan, perubahan dunia kerja berlangsung cepat seiring perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, dan dinamika ekonomi global. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap lanskap pasar kerja dan membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, sekaligus kolaborasi antarlembaga dan antarnegara.
Indah mengungkapkan, hubungan Indonesia dan ILO selama ini telah diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk bagi petugas layanan publik di bidang ketenagakerjaan. Sepanjang 2022–2026, program tersebut antara lain mencakup pelatihan Public Employment Services (PES) dan Start and Improve Your Business (SIYB), serta dukungan terhadap agenda strategis ketenagakerjaan di tingkat kawasan ASEAN.
“Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work,” katanya.
Salah satu prioritas yang disoroti Indonesia adalah optimalisasi implementasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang telah diratifikasi Indonesia. Menurut Indah, penguatan pelindungan di sektor perikanan perlu mencakup tata kelola, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak-hak dasar, serta jaminan sosial bagi awak kapal perikanan.
“Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan,” sambungnya. (pur
