JAKARTA, MARITIM.
Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Kemaritiman, baik yang saat ini ada di Sorong (Papua), Ambon (Maluku) dan Lombok Timur (NTB), maupun BLK baru di Banyuwangi (Jatim). Belanda dipilih karena dinilai sangat berpengalaman dalam pengembangan industri maritim, termasuk pendidikan sumber daya manusianya (SDM).
Tim dari Belanda sudah mengunjungi BLK Sorong, Ambon dan Lombok Timur, untuk mempelajari kebutuhan yang diperlukan. Sehingga nantinya (ketiga BLK tersebut dan BLK Banyuwangi) akan menjadi BLK Kemaritiman yang mampu mendukung pengembangan industri kemaritiman dan program tol laut dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Dalam waktu dekat tim Belanda segera datang lagi ke Indonesia untuk mematangkan rencana dan arah yang tepat pengembangan BLK Kemaritiman yang kita butuhkan saat ini dan di masa mendatang,” kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Bambang Satrio Lelono dalam percakapan dengan Maritim di Jakarta, Senin lalu.
Dikatakan, selain Kemnaker pembahasan mendalam nanti juga melibatkan instasi terkait, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP). Kedua kementerian tersebut juga akan melakukan pelatihan tenaga kerja, karena Kemnaker tidak mungkin bisa melakukan sendiri mengingat tenaga kerja di sektor maritim sangat banyak dibutuhkan.
Nantinya, anggaran pelatihan akan menggunakan dana APBN di kementerian yang bersangkutan. Jadi pelatihan kerja di sektor maritim ini dikerjakan secara “keroyokan” sesuai porsi dan kebutuhan teknis yang diperlukan.
“Saya sudah bicara dengan Dirjen Perhubungan Laut dan beliau menyatakan siap mendukung,” ujar Bambang Satrio seraya menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan diminta bicara porsi yang bisa dilakukan.
Untuk mewujudkan tenaga kerja kemaritiman yang handal dan profesional, Satrio mengusulkan anggaran pelatihan di kementerian perlu diperbesar mengingat kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan juga cukup besar.
Grand design
Menurut Dirjen Binalattas, pelatihan kerja harus menjadi pilihan dan pemerintah telah mengakui bahwa pelatihan kerja adalah salah satu solusi untuk meningkatkan ketrampilan. “Dalam paparan di Kemenkeu saya mengusulkan grand design pelatihan kerja dan telah disetujui sebagai acuan di masa mendatang,” ujarnya.
Ditegaskan, grand design ini bukan hanya untuk meningkatkan anggaran pelatihan kerja di Kemnaker, tapi juga di semua instansi dalam upaya meningkatkan ketrampilan dan memecahkan pengangguran. Hal ini diperlukan mengingat lulusan sekolah kemaritiman juga belum mampu memenuhi semua kebutuhan SDM di sektor maritim dan kelautan.
Sebagai Negara Maritim terbesar di dunia, Dirjen mengakui saat ini kita memang belum punya BLK Kemaritiman yang spesifik mampu menyediakan tenaga kerja yang banyak dibutuhkan dalam pengembangan industri kemaritiman. Karena itu, kerjasama dengan Belanda dengan melibatkan semua instansi terkait mutlak diperlukan.
Khusus pelatihan kerja di Kemnaker, Bambang Satrio Lelono menambahkan, anggaran pelatihan terus ditingkatkan. Tanpa menyebutkan nominalnya, ia menjelaskan, selama tahun 2017 telah dilatih 90.000 orang dan tahun 2018 menjadi 150.000 orang.
“Untuk tahun 2019, akan ditingkatkan menjadi 500.000 orang, termasuk untuk pemagangan, produktivitas dan pelatihan usaha mandiri,” ujarnya.
***Purwanto.
