JEMBRANA BALI – MARITIM : Pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus berkomitmen dan konsisten meningkatkan kesejahteraan di sektor perikanan dan pertanian, melalui pemberian bantuan ke nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan petani di Kabupaten Jembrana. Secara simbolis, bantuan pemerintah ini diserahkan Senin (18/3), oleh Anggota Komisi XI DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi serta Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy di kawasan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) higienis Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali.
Bantuan KKP senilai Rp 5,034 miliar berupa benih ikan, bioflok, pakan mandiri, asuransi nelayan, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA), peralatan diversifikasi usaha, chest freezer, beasiswa pendidikan, pengembangan biofarmakologi, penggerak konservasi dan fasilitasi permodalan. Sementara dukungan dari Kementam sebesar Rp 650 juta berupa alat mesin pertanian (alsintan) pra dan pasca panen.
Dalam kesempatan iktu Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP katakan bahwa produksi hasil perikanan utama bernilai ekonomis tinggi di PPN Pengambengan berupa lemuru, tongkol, layur dan layang. Pemberian bantuan pemerintah ini diharap meningkatkan produktivitas penerima bantuan untuk mendukung dan memajukan usaha kelautan perikanan serta menyejahteran masyarakat perikanan. Ungkapnya: “Dengan produksi perikanannya itu, PPN Pengambengan memiliki potensi wisata kuliner ekonomi produktif, selain itu juga dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari. Kapal perikanan di sini sangat unik dan berbeda dari daerah lain, hingga sangat berpotensi menarik wisatawan”.
Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan Sarwo Edhy menjelaskan bantuan Kementerian Pertanian berupa 20 unit traktor roda dua, 5 unit cultivator dan 5 unit power thresher. Alsintan pra dan pasca panen ini diberi kepada para petani agar dapat menunjang aktivitas pengolahan lahan pertanian secara lebih modern.
Ujar Sarwo Edhy: “Bantuan pemerintah saya harap dapat benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai ada yang disimpan di rumah apalagi dijual. Silakan dikelola agar dapat memajukan kelompok usaha bersama penerima bantuan. Jangan sampai menjadi masalah, di sini ada tim BPK”.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jembrana relatif masih kecil, padahal potensi kelautan perikanan dan pertaniannya cukup besar. Tuturnya: “Kita targetkan PAD Kabupaten Jembrana pada tahun 2019 ini mencapai Rp 180 miliar. Bantuan pemerintah pusat ini akan kita jadikan bagian membangun kedaulatan pangan berbasis agrisbisnis dan perikanan. Sektor ini akan kita prioritaskan 5 tahun ke depan untuk mendukung dan mewujudkan nawa cita”.
Sedangkan anggota IV BPK, Rizal Djalil meminta agar sinergi pemerintah pusat dan pemda terus ditingkatkan. Ujarnya: “KKP dan Kementan telah memberi kontribusi yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat. Alam Indonesia telah memberi segalanya, silakan dikelola dengan baik. Permohonan bantuan dapat disampaikan tertulis agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”.
Pada saat yang sama, anggota komisi XI DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya mwenyetakan akan terus mengawal program pemerintah agar semakin bersinergi dengan dampak yang dapat dirasakan masyarakat. KATANYA: “Aspirasi masyarakat terus kita dengarkan. Pemerintah pusat terus kita dorong untuk dapat membantu dan memberdayakan masyarakat, sehingga kesejahteraanpun turut meningkat,”.
Dalam kunjungan kerja KKP, Kementan dan BPK dilaksanakan juga kegiatan pengembangan diversifikasi usaha nelayan, lomba olahan ikan, pengolahan limbah plastik menjadi kerajinan benilai guna, workshop ecobrick, sosialissi e-logbook penangkapan ikan, kegiatan gemar makan ikan bersama 200 siswa SD, klinik mutu ikan, asuransi nelayan oleh Jasindo serta pameran permodalan/usaha nelayan oleh badan layanan umum pengelola modal usaha kelautan perikanan (BLU LPMUKP) dan Perbankan (Adit/Dps/Maritim)
