
Jakarta, Maritim
The Nautical Institute yang berkedudukan di London, Inggris, resmi membuka cabang di Indonesia. Acara peresmian berlangsung di Jakarta, Senin (27/3/2017), dihadiri oleh President The Nautical Institute Capt David (Duke) Snider, pejabat Kementerian Perhubungan, CIMA (Konsorsium Perusahaan Pengawakan Kapal), KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia), perusahaan pelayaran, diklat pelaut, dan komunitas maritim Indonesia lainnya.
Lembaga internasional yang mendapat dukungan IMO (International Maritime Organization) ini sudah membuka cabang di 110 negara, termasuk Indonesia. Bukan sebagai pelaksana diklat (pendidikan dan pelatihan) pelaut, lembaga tersebut memberikan sertifikasi guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pelaut Indonesia yang berstandar internasional.
Capt. Syariful Alamsyah Lubis, MBA, dipercaya sebagai Branch Chairman The Nautical Indonesia, sedang Capt. Akhmad Subaidi sebagai Branch Secretary & Development Contact. Untuk sementara, The Nautical Institute Indonesia berkedudukan di Jl. Pemuda No.61 Jakarta.
Capt. Syariful menjelaskan, Bottom of FormNautical Institute (NI) hadir di Indonesia untuk memperluas jaringan internasional bagi pelaut dan praktisi maritim guna meningkatkan kualitas SDM maritim, dengan memberikan informasi terbaru mengenai peraturan internasional dan teknologi maritim. Dengan menjadi member NI, pelaut Indonesia akan mendapatkan pengakuan (recognition) internasional, sehingga menjadi nilai tambah dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan pelayaran di luar negeri.
Sebagai lembaga nirlaba, NI Indonesia siap menjadi mitra pemerintah untuk untuk memajukan industri maritim Indonesia, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pelaut. Sehingga lembaga pendidikan pelaut di Indonesia bisa mendapatkan akreditasi internasional.
“Sudah saatnya kita memajukan pelaut Indonesia berstandar internasional sejajar dengan kualitas pelaut dari negara-negara maju. Dengan meningkatnya kualitas SDM maritim di Indonesia, pada akhirnya dapat meningkatkan sistim keselamatan pelayaran dan meningkatkan kinerja transportasi maritim,” tandasnya.
Peresmian NI Indonesia juga diisi dengan seminar tentang pengakuan internasional terhadap status profesionalisme kemaritiman. Sebagai pembicara tunggal, Capt. David Snider memaparkan kinerja dan kompetensi The Nautical Institute United Kingdom. Dalam periode 1995 – 2015 telah melakukan akreditasi dan sertifikasi untuk 5.000 Dynamic Positioning (DP), yakni pelaut yang khusus bekerja di pengeboran lepas pantai (off shore).
Ia menyebut beberapa keuntungan menjadi anggota NI. Di antaranya profesinya mendapat pengakuan internasional, profesionalisme di sektor maritim dapat ditingkatkan, serta mengembangkan network di berbagai negara.
“The Nautical Institute juga dapat membantu pelaut untuk mendapatkan pekerjaan secara online,” sambungnya.
Soal pengakuan internasional, Capt. Akhmad Subaidi mengatakan jumlah pelaut Indonesia yang mendapat pengakuan internasional sangat sedikit, khususnya perwira. “Kalau ada yang mengatakan jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri sampai 50.000 orang, itu sebagian besar rating (bawahan). Untuk tingkat perwira sangat sedikit,” katanya tanpa menyebut jumlah.
Kekuatan maritim
Pada kesempatan itu, Capt. Aldrin, M. Mar dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan menyatakan pihaknya akan bersinergi untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia. Beroperasinya NI di Indonesia diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pelaut berstandar internasional.
“Hadirnya NI juga akan menjadi mitra KNKT dalam memperkuat dan melengkapi investigasi kecelakaan transportasi laut,” tukasnya.
Sekjen CIMA Gatot Cahyo Sudewo, SE, MM menyatakan, hadirnya The Nautical Institute Indonesian Branch merupakan kepercayaan pihak luar negeri yang akan bekerja sama dalam membangun kekuatan maritim di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan kualitas pelaut berstandar internasional.
Akreditasi dan sertifikasi kepada pelaut Indonesia (Members of Nautical Institute/MNI) akan memberikan nilai tambah kepada, dan memenuhi permintaan principal luar negeri. Khususnya bagi pelaut yang bekerja di Offshore Support Vessels (kapal pendukung pengeboran migas lepas pantai).
“Sebagai pelaku usaha di bidang pengawakan kapal, tentunya pihak-pihak yang terlibat, khususnya direksi/manajerial level sebagai profesional maritim yang ahli di bidangnya (AFNI), perlu mendapatkan pengakuan secara internasional,” katanya.
Terkait dengan lima klaster program prioritas dalam kebijakan kelautan Indonesia, SDM (pelaut) yang profesional dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam menunjang program tersebut. Antara lain dalam industri maritim dan konektivitas laut, diplomasi maritim, pertahanan dan keamanan laut, industri sumber daya alam dan jasa kelautan, serta pengelolaan lingkungan laut.
Selain itu, NI Indonesia diharapkan menjadi lembaga yang dapat memberikan kontribusi besar kepada pelaut Indonesia.**Purwanto.