Jakarta, Maritim
Perkumpulan Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) dalam membuat program kerja ke depan hendaknya jangan sekadar berisi jargon-jargon dan retorika. Tapi harus konkrit dan nyata serta mampu mengidentifikasi berbagai macam kendala yang selama ini membelenggu dunia maritim nasional.
“Sebagai organisasi maritim yang baru lahir, program kerja Pramarin ke depan jangan sekadar jargon-jargon dan retorika saja. Tapi harus konkrit. Paling tidak mampu mengidentifikasi berbagai macam kendala yang selama ini terjadi pada dunia maritim kita,” tegas Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokasi, Umar Aris, saat melantik pengurus baru Pramarin periode 2017-2022, di Jakarta, baru-baru ini.
Adalah, Sjaifuddin Thahir terpilih menakhodai Pramarin periode 2017-2022, dibantu oleh Datep Purwa Saputra sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sementara pengurus lainnya, pada jajaran Dewan Pendiri terdapat nama Sjaifuddin Thahir, Adharta Ongkosaputra, Chandra Motik Yusuf, Liana Trisnawati, Djoko Setiono Mardi dan Basuki.
Pada deretan Dewan Pengawas terdapat nama Adharta Ongkosaputra, Chandra Motik Yusuf, Muchtar Ali dan Triyuswoyo.
Menurut Aris, dengan predikat Pramarin yang mengusung nama praktisi di dalamnya, hendaknya mampu menyusun anatomi-anatomi permasalahan yang terjadi selama ini pada dunia maritim Indonesia, yang kemudian mampu dicarikan solusinya.
“Sebab kalau mau bicara terkait persoalan IMO, maka Pramarin setidaknya harus menguasai empat komponen penting terlebih dahulu. Yaitu soal lalu lintas angkutan di bidang perairan, kepelabuhanan, kemudian menguasai aspek keselamatan pelayaran dan terakhir menguasai soal perlindungan lingkungan maritim,” urai Ari’s.
Jadi, sambungnya, harus dengan konsepsi yang jelas dan anatominya juga jelas. Sehingga pengurus baru nantinya mampu mengidentifikasi masalah dengan baik. Lalu harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada regulator, operator dan users.
“Saya sebagai pemerintah sangat menunggu masukan dan konsep dari Pramarin. Apalagi, Pramarin merupakan kumpulan dari para praktisi, yang mampu mentrigger asosiasi dan komponen industri maritim lain untuk berkiprah dalam kegiatan poros maritim. Sehingga tercapai sinergi positif yang memberikan kontribusi kepada pemerintah,” ujarnya.
Sedangkan pakar hukum Maritim Chandra Motik Yusuf menilai, negara maritim yang kita dengung-dengungkan belum tercapai seperti yang diharapkan, karena buktinya sekarang kita masih sebagai negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Belum mendayagunakan sebagai negara maritim.
Sementara Adharta, selaku Dewan Pendiri Pramarin, menambahkan organisasi ini ke depan akan tampil beda dengan wadah lainnya. Sebab lembaga ini akan jadi software ketimbang hardware. Sehingga siapa saja bisa memakainya. Karena dia akan jadi bagian dari setiap organisasi kemaritiman yang ada.
“Yang penting lagi, Pramarin akan jadi agent of development, atau suatu jembatan untuk membangun dunia maritim Indonesia. Terutama membuka lobi-lobi ke luar negeri agar industri maritim kita lebih dikenal lagi di dunia,” ungkap Adharta, yang juga CEO PT Aditya Aryaprawira Group.
Kecilnya sumbangan maritim Indonesia di dunia itu dapat dibuktikan dengan jumlah kapal nasional yang berlayar di perairan internasional hanya sebesar 10%. Sedangkan Singapura mampu menguasai pasar 40%. Belum lagi harga kapal yang diproduksi dari dalam negeri sangat mahal dan tarif angkut kapal national juga mahal.
“Kami juga akan terjun ke perbankan nasional agar bunga bank yang tinggi dapat diteken dan tenornya 10-15 tahun. Bukan hanya 4-5 tahun. Kalau bisa saya usulkan, perusahaan pelayaran yang beli kapal di subsidi 50% oleh pemerintah. Bahkan, dengan adanya program tol laut di hapus saja bunganya. Kalau bisa DP 0% seperti program rumah pemerintah,” ujar Adharta.
Ketua Umum Pramarin, Sjaifuddin Thahir, menambahkan pihaknya siap mengawal Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di samping itu, wadah ini akan mendekati perbankan, karena mereka menganggap bisnis pelayaran belum menarik untuk dibiayai dan tidak menguntungkan.
“Pada tahap awal, pemerintah bisa memaksimalkan peran perbankan pelat merah, karena bank-bank tersebut bisa dikontrol oleh pemerintah. Yang selanjutnya bisa diikuti oleh bank-bank swasta agar bersedia mengucurkan kredit ke perusahaan pelayaran,” kata Sjaifuddin.
Adapun susunan pengurus Pramarin periode 2017-2022 adalah Ketum Sjaifuddin Thahir, Waketum I Bidang Pelabuhan dan Galangan Kapal Aulia Febri, Waketum II Bidang Keorganisasian dan Humas R Makmur, Waketum III Bidang Pelayaran Tresna Pardosi, Waketum IV Bidang Rancang Bangun Kapal Achdianoor, Waketum V Bidang Komponen Kapal Adi Wijaya.
Waketum VI Bidang Pembiayaan dan Asuransi Maritim Basuki Rahmad, Waketum VII Bidang Kebijakan dan Hukum Maritim Rommy Ghozali, Waketum VIII Bidang Perikanan Pelayaran Rakyat dan Wisata Bahari Djoko Setiono Mardi, Waketum IX Bidang Penelitian dan Pengembangan Captain Solikin, Waketum X Bidang SDM Maritim Pendidikan dan Pelatihan Asnar Sitompul.
Sekjen Datep Purwa Saputra, Sekjen I Hutakemri Ali Samad, Sekjen II Hani Cahyanti. Bendum Liana Trisnawati. (M Raya Tuah)
