Semarang – Maritim
PENGKAJIAN ulang regulasi larangan dan pembatasan (lartas) terhadap sejumlah komoditas ekspor dan impor yang ditetapkan Joko Widodo Pesiden beberapa waktu lalu, mendapat dukungan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Jawa Tengah. Terkait halitu, Edy Gunawan Sekretaris DPW Asperindo Jateng menyatakan: “Saat ini terdapat 23 regulasi yang berkaitan dengan lartas produk ekspor dan impor. Meski demikian, pekan lalu Presiden menginginkan jumlah regulasi lartas tersebut patut dikaji ulang sehingga tidak menghambat kegiatan ekspor impor”.
Sehubungan dengan lartas ini, sebelumya Edy mengatakan barang yang masuk dalam kategori akan dilarang atau dibatasi ekspor dan impornya. Dengan adanya peraturan ini artinya tidak setiap komoditas boleh sembarangan keluar atau masuk Indonesia, karena harus dapat izin maupun rekomendasi dari Kementerian Perdagangan.
Kendati demikian, masih terapat beberapa importir yang mengurus lartas setelah barang tersebut sampai di Indonesia. Hal itu bisa terjadi lantaran dua kemungkinan, yaitu ketidaktahuan importir, atau importir sudah tahu prosesnya tetapi baru mengurus izin lartas saat barang datang. Akibat dari kondisi tersebut, dikatakannya, saat ini ada penumpukan barang yang terjadi di Kantor Bea dan Cukai di sejumlah bandara di Indonesia.
“Dampaknya bagi kami adalah terjadinya proses pengiriman jadi tersendat akibat tertahannya barang tersebut. Anggota kami yang semestinya bisa melakukan pengiriman secara ekpres akhirnya tertunda karena regulasi itu. Kami harapkan hasil pengkajian ulang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat menjadi angin segar bagi pelaku usaha jasa pengiriman barang. Di sisi lain, Asperindo juga mengimbau kepada importir agar selalu memperhatikan aturan itu dan dan apa saja yang harus dilakukan sebelum importasi”kata Edy Gunawan memunkasi penjelasannya.***ERICK A.M.
