Surabaya – Maritim
BUDI Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengakui minat membawa sepeda motor roda dua dalam rangka mudik gratis menggunakan angkutan kapal laut, bila dicermati dari total okupansinya, ternyata belum maksimal. Namun ia memberi apresiasi kepada Dirjen Perhubungan Laut, Pelni, dan ASDP yang melakukan ini sebagai kerja sosial bagi masyarakat. Menurut Menhub, tingkat okupansi memanfaatkan fasilitas mudik gratis menggunakan KM Dobonsolo dari Pelabuhan Tanjun Priok Jakarta dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang baru berhasil menjangkau sekitar 80%. Jika pada tahun depan kampanye mudik gratis pengendara roda dapat lebih intensif, maka akan meningkatkan animo masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Menanggapi hal itu, Bambang Harjo Soekartono, alumnus teknik perkapalan ITS yang kini duduk di Komisi VI DPR RI, menyatakan: “Klaim sukses untuk suatu event, menjadi valid manakala dicermati secara komprehensif dari berbagai sisi. Maka ketika fihak otoritas sektor transportasi mengakui bahwa load factor angkutan mudik gratis untuk sepedamotor dengan kapal laut rute Tanjung Priok Jakarta – Tanjung Emas Semarang hanya mencapai load factor 80%, berarti ada sesuatu yang belum tercapai”.
Kepada maritim.com di Surabaya Jum’at 30/6/2017 Bambang Harjo menjelaskan dari peninjauannya di lapangan, realisasi angkutan mudik gratis sepeda motor pada hari-hari terakhir, diperkirakan hanya mncai load factor sekitar 50%. Bahkan kalau dilihat dari ketersediaan ruang angkut bagi 42.000 unit sepeda motor, tetapi hingga H-5 Lebara hanya terdapat 4.000 pendaftar resmi, artinya tak mencapai 10% dari sasaran. Bahkan kalaupun total ruang angkut kapal dapat dipenuhi, hal itu belum menyelesaikan masalah mendasar dalam menekan kontribusi kecelakan lalulintas di jalan raya, utamanya pada peak season jelang harihari libur besar seperti liburan sekolah/kuliah, tahun baru dan hari-hari raya keagamaan, utamanya menjelang Idulfitri tiap tahun.
“Harus diingat bahwa total populasi sepeda motor di Indonesia saat ini tercatat 85 juta unit, dengan pertumbuhan tiap tahun sekitar 6 juta unit, dan 60-70% dari jumlah itu berada di Pulau Jawa, dengan jalan raya sepanjang pantai utara Pulau Jawa, merupakan yang paling banyak dilintasi sepeda motor. Maka tanpa mengecilkan niat pemerintah untuk menekan terjadinya kecelakaan di jalan raya, kami atakan bahwa upaya yang dilakukan saat jelang Lebaran itu belum dapat menyentuh pokok persoalanyan sesunguhnya, hingga tidak salah kalau ada yang mengatakan hal itu hanya sekedar pencitraan” tegas Bambang Harjo.
Lebih jauh dikatakan, agenda mudik gratis untuk sepeda motor dengan kapal yang akan diintensifkan tiap tahun ini, pembiayaannya melibatkan penggunaan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti dibiayai masyarakat lewat kewajiban membayar pajak. Subsidi yang diberika kepada BUMN Perkapalan, bersifat flat 100% sesuai dengan kapasitas angkutkapal yang digunakan. Kendati dalam pengoperasian tiap trip hanya berisi 60% dari kapasitas terpasang serta biaya pelayaran balik yang kosong, harus dibayar secara penuh. Artinya, telah terjadi beda prinsip dibanding dengan angkutan komersial yang menganut ketentuan biaya yang dibayarkan hanya sesuai dengan baran yang diangkut.
“Mencermati pelaksanaan angkutan gratis bagi sepeda motor pemudik, kami menilai halitu bukan merupakan solusi terbaik dalam menciptakan kelancaran angkutan di jalan raya dan juga kurang tepat sebagai usaha menekan jumlah kecelakaan. Kalau tujuan pemerintah pemerintah adalah dalam rangka mendidik kelancaran dan keamanan dijalan raya, akan lebih baik bilasubsidi diberikan kepada perusahaan angkutan komrsial, agar mereka mampu menyelenggrakan angkutan berbiaya murah hingga masyarakat tertarik memilih bepergian sesuai daya beli mereka” tutur Bambang Harjo memungkasi penjelasan. ***ERICK A.M.
