Denpasar – Maritim
SEJALAN dengan makin pesatnya pertumbuhan moda transportasi di Pulau Dewata, maka dibutuhkan pulapembangunan infrastruktur jalan antar pusat-pusat industri yang dalam hal ini adalah industri pariwisata, sebagai pendorong perekonomian daerah. Dengan ditetapkannya target kunjungan 20 juta wisman di tahun 2019 mendatang, maka obyek pariwisata Bali sebagai unggulan Indonesia, dipastika tidak lagi akan berkutat di kawasan terpadu Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan), tetapi juga ke timur (Klungkung dan Karangasem) maupun ke utara (Bangli dan Buleleng).
Dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan itu, Pemprov Bali telah setuju dibangun bandar udara baru di Bali utara, tepatnya di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Sejauh ini juga sudah disetujui pembangunan rus jalan tol penghubung Bali selatan dengan Bali utara. Untuk kperluan itu, investor asal Tiongkok saat ini tengah membuat studi kelayakan jalan tol lintas tengah Bali, setelah hasil studi sebelumnya berupa jalan tol di pesisir laut dinilai tidak layak dari segi pendanaan. I Ketut Sudikerta Wakil Gubernur Bali katakakan studi kelayakan itu meliputi Gilimanuk-Karangasem, Pekutatan-Seririt, dan Baturiti-Gatot Subroto, Denpasar, dengan jalur-jalur jalan melewati bagian tengah Pulau Bali.
“Direncanakan, jalan-jalan Itu akan berbasis di bongkol [kaki] gunung, yang terdapat banyak tanah negara di bagian tengah yang menurut saya bisa lebih murah biayanya” tutur Sudikerta kepada awak media, termasuk maritim.com, Kamis lalu.
Orang nomer dua di jajaran Pemprov Bali yang untuk tahun 2018 mendatang akan terjun “bertarung” dalamemilihan Gubernur itu, belum menyebutkan panjang jalan serta kebutuhan dana yang bisa dihemat jika dibangun di sisi tengah Pulau Dewata. Ia hanya bisa pastikan biayanya jauh lebih hemat dibanding bila membangun di pesisir pantai. Diharapkan kajian mengenai jalan tol baru tersebut bisa sesegera mungkin rampung dan keluar besaran angka pembiayaannya. Menurut mantan Wabup Badung ini, kebutuhan jalan tol baru di Bali mendesak untuk memeratakan perekonomian antar daerah.
“Kalau membangun di pesisir pantai, harga tanahya bisa mencapai Rp3 miliar per are, terutama di kawasan Kabupaten Badung. Pada hal, kalau masuk melalui Kabupaten Tabanan, harga tanahnya cukup murah, dan tidak ribet karena berbenturan dengan keberadaan tanah adat” ujar Wagub memungkasi penjelasannya. ***ERICK A.M.
