MERESPON keinginan pemerintah untuk segera serahkan kewenangan pengerukan (dredging) pelabuhan kepada operator, maka PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)/Pelindo IV yang bermarkas besar di Makassar Sulawesi Selatan, nyatakan tertarik masuk ke bisnis tersebut. Iwan Syarifuddin, Corporate Secretary Pelindo IV, katakan bahwa perseroan bisa gandeng mitra untuk menggarap lini usaha pengerukan. Menurutya, minimal perseroan bisa menyasar pangsa pasar dari pengelolaan proyek pengerukan.
“Karena masih harus diawali survei terhadap volume yang akan dikeruk, maka kami belum hitung berapa biaya yang dibutuhkan. Tiap tahun kami survei kedalaman, dan rata-rata tiap tiga tahun kami keruk” jelasnya beberapa hari lalu.
Pelindo IV memiliki wilayah kerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI) suatu kawasan dengan mayoritas perairan, dan mengelola pelabuhan-pelabuhan yang berlokasi di Kaltim, Kaltara, dan di seluruh provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemenhub meminta operator BUMN pelabuhan menggarap pengerukan pelabuhan. Bay M. Hasani Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut beberapa waktu lalu katakan, anggaran pengerukan akan dialihkan untuk membangun atau mengembangkan infrastruktur transportasi di pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar. Jelas Bay, tak lama setelah penahanan Tonny Budiono, Dirjenla, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasar dugaan praktik suap pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang: “Mulai tahun 2018, Kemenhub tak akan beri anggaran pengerukan untuk pelabuhan komersial”. ***MRT/2701.