JAKARTA, MARITIM.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri secara resmi meluncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di 120 desa yang tersebar di 60 kabupaten/kota, Senin (11/9/2017). Desmigratif merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri dan memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.
Peluncuran program baru ini merupakan realisasi setelah berhasilnya proyek percontohan desmigratif di desa Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada 2016.
“Peluncuran ini untuk memantapkan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program Desmigratif di 120 desa terpilih tahun ini,” kata Menaker saat meluncurkan program tersebut di Hotel Bidakara, Jakarta, yang dihadiri Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, pejabat kementerian/lembaga, serta sejumlah kepala disnaker dan kepala desa yang wilayahnya terpilih sebagai desmigratif.
Dalam acara tersebut juga ditandatangani beberapa MoU dan kerjasama Kemnaker dengan instansi terkait. Seperti Kemendes, Kemenkop dan UKM, Bank BRI, BNI dan Telkom.
Menurut Hanif, desmigratif merupakan terobosan Kemnaker bekerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga dan swasta untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi calon TKI di daerah kantong-kantong TKI.
Menaker memaparkan ada empat pilar utama yang diusung dalam pelaksanaan program desmigratif. Yakni membentuk pusat layanan migrasi, mengembangkan usaha-usaha produktif TKI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan rumah belajar desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan koperasi/lembaga keuangan.
Jangan dipersulit
“Dengan program ini, pemerintah desa diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi calon TKI. Kades akan dapat mengontrol warganya yang bekerja di luar negeri, sehingga tidak dikuasai lagi oleh calo-calo yang berkeliaran di desanya,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan program ini, Hanif menekankan Disnaker harus membantu dan mempermudah kepada desa yang mengalami kesulitan. Kemnaker juga harus membantu dan Disnaker dan kepala desa, sehingga masalah yang sulit jadi dipermudah.
“Jangan dibalik, masalah yang sebenarnya mudah justru malah dipersulit,” tandas Menaker mengakhiri sambutannya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Maruli Apul Hasoloan mengatakan, peluncuran program desmigratif mengusung tema “Membangun dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia dari Desa.”
Program desmigratif tahun ini ditetapkan di 120 desa. Tahun 2018 akan dikembangkan menjadi 130 desa dan tahun 2019 bertambah lagi menjadi 150 desa. “Dalam tiga tahun ke depan program desmigratif dapat dilaksanakan di 400 desa di seluruh Indonesia,” jelasnya.**Purwanto.
