BANDUNG, MARITIM.
Sekitar 70% – 80% lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan Politeknik menjadi pengangguran terbuka karena ketrampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mereka perlu mendapat ketrampilan tambahan melalui pelatihan, baik melalui BLK (Balai Latihan Kerja) milik pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta, sehingga dapat terserap di pasar kerja.
Hal ini dikemukakan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, seusai menandatangani nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Bupati Muara Enim (Sumsel) Muzakir Sai Sohar di Bandung, Rabu (8/11).
MoU sinergi multi pihak tentang penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) itu juga ditandatangani Kadisnaker Kab. Muara Enim, Kepala BBPLK (Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja) Bandung, Edy Hernanto, yang juga mewakili BBPLK Bekasi dan Serang, serta Presdir PT Tanjung Enim Lestari (TEL) Pulp and Paper, Koji Yamanaka.
Menurut Satrio, rendahnya ketrampilan lulusan SMK itu karena minimnya pelatihan kejuruan di sekolah. Porsi pelatihan kejuruan perlu diperbesar, seperti halnya pelatihan di BLK, sehingga mereka benar-benar memiliki ketrampilan dan kompetensi bidang kejuruan yang diminati.
Di sisi lain, pola pendidikan di sebagian besar sekolah (63%) tidak sesuai atau miss-match dengan kebutuhan dunia kerja. Hanya 37% yang match dengan pasar kerja. Hal ini menyebabkan banyak lulusan sekolah yang ketrampilan dan kompetensinya di bawah standar (under qualified).
Untuk menciptakan SDM yang trampil dan memiliki kompetensi, Dirjen Binalattas mengajak pihak swasta/industri ikut berkontribusi melalui program CSR. Sebab, jika hanya mengandalkan dana pemerintah, tidak akan berjalan optimal mengingat dana pemerintah terbatas.
Di negara maju seperti Jerman, kata Satrio, pengembangan SDM sebagian besar (85%) disumbang oleh industri, sedang 15 % oleh pemerintah. Sementara untuk pendidikan vokasional, 70% praktek di industri dan hanya 30% yang belajar di sekolah.
Untuk itu, dalam mengembangkan SDM dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan swasta guna meningkatkan kompetensi masyarakat. “Salah satunya melalui CSR yang selama ini banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Dijelaskan, MoU sinergi multi pihak ini merupakan pilot project melalui program CSR PT TEL dan Pemda. “Ini baru embrio dan baru 1 perusahaan. Kalau ada 561 kabupaten di Indonesia, 1 kabupaten 100 orang saja, maka ratusan ribu akan terserap,” ujarnya seraya berharap program ini dapat dikembangkan di daerah lainnya.
Menurut keterangan yang diperoleh Maritim, program yang dibiayai PT TEL dan Pemkab Muara Enim ini tahap pertama diikuti 35 orang. Mereka mengikuti pelatihan beberapa kejuruan di BBPLK Bandung, Serang dan Bekasi. Untuk tahun 2018 pelatihan akan diikuti oleh 120 orang.
Strategi bisnis
CSR, lanjut Dirjen, pada dasarnya bukan semata amal baik perusahaan untuk membantu kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Tapi ada nilai lebih terkait strategi bisnis, sehingga perusahaan dapat menjalankan bisnisnya berkelanjutan dengan kondisi lingkungan sekitar yang kondusif.
Menurut Bambang Satrio, menghadapi prioritas pembangunan nasional diproyeksikan akan membutuhkan 3,2 juta tenaga kerja, sehingga pelatihan di BLK tahun 2018 ditargetkan sebanyak 703.246 orang. Untuk memenuhi proyeksi itu, program di BLK difokuskan dan dimasifkan untuk bidang pelatihan tertentu melalui program Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R).
Dalam kesempatan itu, Kepala BBPLK Bandung Edy Hernanto mengatakan, melalui Keputusan Menaker No.23 Tahun 2017 tentang Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja dilakukan mulai 2017. Yakni BLK Bandung, Bekasi dan Serang. Selanjutnya akan disusul BLK Medan dan Semarang.
Program 3R, kata Edy, didisain untuk memberi kesempatan kepada masyarakat di wilayah pinggiran untuk mendapat akses informasi dan memperoleh pelatihan kerja di BLK-BLK yang telah menerapkan program ini, yakni Bekasi, Serang dan Bandung.
Bupati Muzakir mengakui, permasalahan ketenagakerjaan saat ini sangat kompleks, baik soal kesempatan ksrja maupun SDM. Permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi menjadi tanggungjawab bersama dan perlu dukungan semua pihak.
Ia berharap kerjasama Binalattas melalui BBPLK Bandung, Bekasi dan Serang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada di Muara Enim.
Sedangkan Koji Yamanaka mengatakan, PT TEL memiliki komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat secara harmonis karena pihaknya peduli untuk meningkatkan kualitas SDM.
Pihaknya memfasilitasi kesempatan kepada pemuda Muara Enim untuk mengikuti pelatihan kejuruan dan berharap program ini akan berhasil serta memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas pemuda setempat.
Dengan dukungan BBPLK dan Pemkab Muara Enim, ia yakin pemuda akan memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan dan memungkinkan bersaing di pasar global.**(Purwanto.)
