JAKARTA, MARITIM.
Sebanyak 30 perusahaan dari berbagai daerah mendapat anugerah Paramakarya Tahun 2017. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla didampingi Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri di Gedung Serba Guna Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Jumat (8/12).
Penganugerahan ini dihadiri Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, para gubernur, bupati dan walikota dari daerah asal perusahaan penerima anugerah Paramakarya 2017.
Dari 192 perusahaan (1 besar, 81 menengah dan 110 perusahaan kecil) yang dinilai, dewan yuri yang terdiri dari berbagai kalangan akhirnya menetapkan 1 perusahaan besar (VC Intrafood, Surakarta, Jateng), 14 perusahaan menengah dan 15 perusahaan kecil sebagai penerima penghargaan Paramakarya 2017.
Paramakarya merupakan penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang berhasil mempertahankan dan meningkatkan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut, sehingga mampu meningkatkan daya saing di era globalisasi. Paramakarya pertama diserahkan oleh Presiden RI pada Januari 1994.
Dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, dunia usaha saat ini menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya peralatan canggih yang serba otomatis dan robotisasi. Karena itu, produktivitas adalah salah satu kunci bagi dunia industri untuk terus meningkatkan daya saing di tengah intensnya tantangan-tantangan yang ada.
“Kita harus mampu bersaing dengan membuat produk yang baik. Tanpa daya saing, kita akan kalah dengan negara lain, seperti Vietnam Thailand dan China,” ujarnya.
Menurut Wapres, produktivitas adalah gabungan teknologi yang dipakai dengan kemampuan skill yang baik dari para manusianya, masyarakatnya, para pengusahanya. Sehingga kita bisa mencapai nilai lebih, nilai tambah yang baik.
“Nilai tambah ini hasil dari produktivitas. Karena itu, dunia usaha harus meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat maupun daerah, kata Jusuf Kalla, juga harus mampu mendukung produktivitas. Antara lain dengan membuat instrumen peningkatan skill tenaga kerja, regulasi yang memudahkan perizinan, akses permodalan dan pemasaran.
“Peningkatan skill tenaga kerja dilakukan dengan memberdayakan BLK (Balai Latihan Kerja) dan meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di berbagai daerah,” ujar Wapres seraya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran bagi BLK.
Digelorakan kembali
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam laporannya mengatakan, hasil pengukuran produktivitas nasional, regional, dan sektoral yang dilakukan tahun 2016 oleh Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, produktivitas tenaga kerja (TK) selama 2011-2015 terus meningkat. Tahun 2015 mencapai Rp 78,1 juta per tahun per- tenaga kerja, meningkat 4,6 persen dibanding tahun sebelumnya.
Namun, dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Bahkan dibandingkan dengan Jepang, pekerja di Jepang mampu menciptakan output hampir empat kali lipat dari nominal uang yang dihasilkan di Indonesia dengan durasi yang sama.
“Kita perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompetensi kerja terus meningkat dan pada akhirnya mendukung produktivitas. Peningkatan kualitas SDM bisa dilakukan dengan pelatihan di BLK dan program pemagangan,“ katanya.
Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, lanjut Hanif, gerakan produktivitas dan daya saing harus digelorakan kembali. Bukan hanya oleh dunia usaha, tapi juga dunia pendidikan, institusi pemerintah dan organisasi lain secara terus menerus.
“Produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan dengan cara memperbaiki diri untuk menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ramah lingkungan dalam berpikir, bertindak, dan berkarya,“ sambungnya. ***Purwanto.
