Jakarta, Maritim
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi aspek produksi, penyerapan dan pemasaran, industrialisasi hingga peningkatan investasi di sektor perikanan.
“Kami berharap, agar pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam proses penangkapan dan produksi komoditas perikanan. Pasalnya, sekarang ini kondisi di lapangan kurang begitu kondusif,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, saat pertemuan dengan jajaran Komite Tetap Kadin, di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, saat ini masih banyak nelayan yang mengeluhkan tentang kebijakan pemerintah, terutama hambat dalam proses produksi. Sebaiknya, pemerintah dapat memetakan kebijakan yang proporsional, dengan memperhatikan aspek ekologis dan ekonomis yang berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan nasional.
Ekspor perikanan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 mencapai 1,3 juta ton, sementara tahun 2015 sekitar 1,1 juta ton, di mana ekspor produk perikanan 2016 hanya 1,07 ton. Sedangkan tahun 2017 diperkirakan capaiannya relatif sama dengan tahun sebelumnya.
“Ekspor produk perikanan Indonesia belum banyak mengalami perubahan, jumlahnya juga ternyata semakin turun, sebagai dampak dari turunnya produksi,” ungkapnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya juga mengingatkan pemerintah untuk terus mendorong sektor budidaya, yang potensinya tidak kalah besar. Karena perkembangan budidaya nasional masih harus ditingkatkan lagi. Dalam hal ini masih banyak ketinggalan. Sehingga pertumbuhan dan kontribusinya juga belum optimal.
Untuk budidaya, Yugi memperkirakan, Indonesia berpotensi menguasai 25% pasar seafood dunia di 2024. Dengan capaian 240 juta ton per tahun, sesuai dengan data yang diperoleh dari FAO. Dengan asumsi sebesar 60 juta ton per tahun, dapat menjadi yang terbesar di dunia, senilai US$240 miliar per tahun. Kemudian dapat membuka lapangan kerja langsung untuk 30 juta kepala keluarga.
Selain itu, pemerintah agar bekerjasama dengan pihak terkait untuk memaksimalkan potensi wisata bahari Indonesia. Karena, wisata bahari harus menjadi salah satu program unggulan dan prioritas dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Banyak daerah wisata bahari yang potensinya sangat besar, mulai dari Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, Derawan dan Morotai.
“Pengembangan potensi wisata bahari memiliki arti strategis bagi usaha multi sektor, ekonomi daerah hingga pengembangan budaya bahari itu sendiri,” katanya.
Sebab, dengan memaksimalkan potensi wisata bahari, dapat difokuskan pada bagaimana meningkatkan aksesibilitas. Infrastruktur, fasilitas pariwisata dan sumber daya manusia lokal.
“Wisata bahari akan memberikan dampak positif bagi peningkatan devisa negara. Saat ini, memaksimalkan potensi wisata bahari memerlukan sinergi dan upaya yang serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Masyarakat lokal dan para investor,” tambahnya.
Yugi juga mengatakan, iklim usaha yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan akan sangat berpengaruh pada besarnya investasi di sektor ini. Di mana kebijakan pemerintah harus pro bisnis, iklim usaha harus terjaga, agar investasi yang masuk akan semakin meningkat.
“Jangan sampai investasi yang harusnya masuk, bahkan yang sudah jalan, bisa terlepas begitu saja,” tuturnya.
Pihaknya juga berharap, juknis Inpres No 7 tahun 2016 tentang Percepatan Industri Perikanan, realisasi dan implementasinya dapat dipercepat. (M Raya Tuah)
