Kendal Jateng – Maritim
PELABUHAN Kendal yang digadang-gadang jadi penunjang kegiatan bandar utama Tanjung Emas di Semarang, diniai kian memiliki peran penting. Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, meminta kepada pemerintah pusat supaya hibahkan asetnya yang ada di pelabuhan Kendal. Suharjo, Kepala Dinas Perhubungan Kendal mengatakan aset milik pemerintah pusat di pelabuhan Kendal yang berada di sisi laut, nilainya sekitar Rp 97 miliar, sedang di sisi daràt sebesar Rp 234 miliar.
“Yang kami minta untuk dihibahkan adalah aset di sisi laut” kata Suharjo.
Dijelaskan, pengelolaan pelabuhan Kendalsaat ini, dilakukan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dan BUMN PT Pelabuhan Indonesia II/Pelindo III. Pembagian hasilnya, berdasarkan aset yang dimiliki di pelabuhan Kendal tersebut.
“Kalau aset milik pemerintah pusat dihibahkan ke Pemkab Kendal, maka aset milik Kendal akan bertambah,” ujar Suharjo.
Lebih jauh dijelaskan, hinggakini pembangunan pelabuhan Kendal menghabiskan dana Rp 537.817.610.000 yang berasal dari APBD Kendal Rp 165.831.287.000, APBD Provinsi Rp 40.134.911.000, APBN Darat Rp 234.040.377.000, dan APBN Laut Rp 97.811.035.000.
Sementara itu, M Toha Sekda Kabupaten Kendal, berharap pada pertengahan tahun 2018 ini pelabuhan niaga Kendal sudah bisa dioperasikan. Menurutnya, kedalaman kolam pelabuhan niaga Kendal, saat ini baru 3 meter. Untuk itu masih perlu dilauka pengerukan hingga menjadi hingga minimal 5 meter, agar kapal-kapal besar bisa bersandar.
“Hal itu sesuai dengan kebutuhan untuk melayani kapal-kapal kargo. Kalau untuk pelabuhan penumpangnya, sudah beroperasi“ ungkap Toha.***MRT/2701
