Surabaya, Maritim
PRESIDEN Joko Widodo meresmikan status baru jembatan JEMBATAN Suramadu (Surabaya-Madura) yang menghubungkan kota Surabaya dengan Kabupaten Bangkalan, sore Sabtu (27/10/2018) lalu meresmikan status barunya dari yang semula adalah jalan tol berbayar, menjadi jalan non tol biasa. Target pembebasan biaya melintas di jembatan antar pulau (Jawa-Madura) terpanjang di Indonesia ini, agar mampu menggaet investasi baru masuk dan membangun Kabupaten-kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep di Pulau Madura.
“Dengan mengucap “Bismillahirrahmanirrahim” mulai sore ini status jembatan Suramadu berubah menjadi jalan non tol biasa” kata Presiden saat memberi sambutan di atas truk di tengah jalan tol Suramadu, Sabtu (27/10/2018).
Dikatakan sebelumnya di tahun 2015 pemerintah juga sudah menggratiskan biaya jalan Suramadu untuk pengendara sepeda motor. Kemudian di tahun 2016 biaya untuk mobil dikurangi 50%. Namun iklim investasi di Madura tak kunjung tumbuh. Karenanya, kini Presiden mengambil kebijakan untuk menggratiskan sepenuhnya jalan Suramadu.
Wacana Industri: “Bahkan dulu pernah ada perusahaan perkebunan tebu yang berminat untuk berinvestasi di Pulau Madura, tetapi berdasar pwerhitungan tingginya biaya logistik dan biaya transportasi, investasi tersebut gagal dilakukan” imbuh Presiden.
Kehadiran Presiden Jokowi di Jawa Timur kali ini, selain untuk meremikan pembebasan biaya tol di Suramadu, juga dalam rangka menghadiri musium keris di Sumenep berbareng dengan gelar pertemuan Raja-raja Nusantara. Di Suramadu, Presiden didampingi Gubernur Jatim, H Soekarwo dan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron serta jajaran kiai Madura. Pada kesempatan ietu, Prresiden juga berharap kerja keras orang Madura untuk menggaet investasi masuk ke Pulau Madura dapat segera berhasil.
Dapat dicatat, selama ini perairan di sekitar Pulau Madura lebih dikenal sebagai lahan pengeboran minyak dan gas bumi yang cukup potensial, tetapi untuk pengolahan hasilnya masih dilakukan di luar Madura, hingga pendapatan dari industri energi itu hanya sekedar “netes” ke wilayah yang pernah mendapat sebutan Pulau Garam itu. Sementara itu untuk rencana membangun industri hijau non polusi termasuk membangun Kabupaten Bangkalan menjadi lembah silikon juga belum terwujud, karena rendahnya dukungan infrastruktur.
Demikian pula rencana pengembangan industri kepelabuhanan di Tanjun g Bulupandan dan Sapuluh, masih berhenti sebagai wacana. Kendala utamanya terletak pada kurang adanya dukungan infrastruktur jalan/jembatan, lustrik dan air bersih.
Terkait dengan pendapatan dari penarikan bioaya tol Suramadu, Presiden berucap: “Selama ini memang uang dari pemungutan tol Suramadu masuk ke negara. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Jadi saat digratiskan tidak akan membebani APBN begitu besar. Yang paling penting mampu meningkatkan perekonomian rakyat di Madura sehingga keadilan sosial maupun ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud”.
Tiga Presiden: PT Jasa Marga (Persero), sebagai penanggungjawab operasionbal jembatan Suramadu, lewat akun resmi instagramnya (Jum’at 26/10/2018) menjelaskan: “Jembatan Tol Suramadu menjadi satu-satunya penghubung jalur darat Surabaya dengan Madura yang sebelumnya hanya tersedia di jalur laut. Sabtu, 27 Oktober 2018, dilakukan pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu oleh Presiden Joko Widodo”.
Jasa Marga sendiri merupakan operator Jembatan Suramadu sejak 2009 lalu. Pembebasan tarif ini dilandasi payung hukum Peraturan Presiden. Dengan dibebaskannya tarif Jembatan Suramadu, maka biaya pemeliharaan jembatan akan ditanggung oleh APBN.
Presiden Joko Widodo, beberapa waktu berselang saat bertemu dengan istri mendiang Gus Dur, Sinta Nuriyah sempat menyebutkan bahwa sebelumnya, tarif Jembatan Tol Suramadu dinilai kemahalan. Pendapat tersebut datang dari para tokoh masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden. Ungkap Presiden beberapa waktu lalu: “Beliau-beliau para pakar maupun pata tokoh masyarakat memberikan masukan mengenai keluhan mahalnya tarif jembatan di Suramadu. Dulu sebetulnya dari Rp 30.000 sudah dipotong Rp 15.000, dan sepeda motor dibebaskan. Tapi memang dampak terhadap ekonomi belum kelihatan. Beliau-beliau mengusulkan agar ditinjau kembali”.
Dalam perjalanan sejarahnya, Jembatan Suramadu memiliki catatan khas. Ketika pada awal pengoperasionalannya, secara langsung telah menewaskan jalur angkutan penyeberangan Ujung-Kamal, yang merupakan lintas teramai kedua di Indonesia setelah Merak-Bakauheni.
Sebanyak 24 armada kapal ro-ro, harus dipindahkan ke jalur lain, antara lain ke Ketapang-Gilimanuk (Jawa-Bali) dan Padangbai-Lembar (Bali-lombok).
Pembangunan Jembatan Suramadu, direncanakan dan dimulai pekerjaan teknisnya pada saat pemerintahan Presiden Megawati, dan setelah selesai, diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, kemudian diubah total statusnya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo/Wapres Jusuf Kalla. ***ERICK ARHADITA
