Bangkalan, Maritim
SEBAGAI respon atas kebijakan pemerintah menggratiskan bea lintas Jembatan Suramadu, Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menggagas pembentukan Forum Investasi Madura (FIM). Hal itu disampaikan Rektor UTM Muh Syarif saat membuka Kuliah Umum yang digelar Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) di Gedung Rektorat UTM, Selasa (6/11/2018). Ungkap Rektor UTM: “Kami tengah menjajaki komunikasi untuk mewujudkan pembentukan Forum Investasi Madura. Semoga Bapak Presiden berkenan hadir”.
Ia meminta para pemangku kebijakan di Madura khususnya dan Jawa Timure umumnya, dan para stakeholder, tidak lagi terbuai dengan ueforia berkepajangan atas penggratisan Jembatan Suramadu oleh Presiden Joko Widodo. Harapnya: “Karena sejak keberadaan Suramadu, belum ada dampak signifikan bagi Madura. Dari sisi ini, terdapat anggaran pengembangan infrastruktur senilai sekitar Rp 420 triliun di tahun 2019. Dari anggaran itu, kami berharap bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di KKJSM (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura)”.
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13, bersama Malang dan Surabaya. Khusus untuk Madura, Pemerintah akan mengembangkan KKJSM di atas lahan 600 hektare di Kecamatan Labang. KKJSM diproyeksikan menjadi gerbang dan kawasan pusat pertumbuhan Pulau Madura.
KKJSM nantinya akan dihubungkan dengan tol sepanjang 15,3 Km dari pintu masuk akses Suramadu menuju Pelabuhan Tanjung Bulupandan di pesisir Kecamatan Klampis, dengan proyeksi sebagai kota pelabuhan yang menjadi poros dan simpul pertumbuhan ekonomi. Kedepan, pelabuhan ini akan menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa. Di sekitar pelabuhan akan didukung Kawasan Khusus Madura (KKM) 600 hektare, meliputi kawasan industri dan pergudangan 320 hektare, pariwisata 21 hektare, Central Business District (CBD) 52,6 hektare, dan pemukiman 115,4 hektare, dan fasilitaa umum 67,7 hektare.
Syarif memaparkan, pengembangan infrastruktur di KKJSM dan akses berupa jalan tol menuju Pelabuhan Bulupandan ditaksir membutuhkan anggaran sekitar Rp 55 triliun. Ujar Rektor: “Kami akan sampaikan ke Presiden agar Madura memperoleh sebagian anggaran Rp 420 triliun itu, untuk biaya percepatan membangun Madura, yang kami menilai lebih tepat berdasar konsep pengembangan kawasan daripada dengan konsep Gerbangkertasusila. Hal ini perlu dievaluasi. Kami tengah mengawal surat permohonan penetapan Madura sebagai kawasan strategis”.
Sebelum pembentukan FIM, UTM terlebih dahulu akan mempertemukan empat bupati se Madura, para tokoh Madura dan stakeholder pada 27 Nopember 2018. Dalam pertemuan itu, diharapkan akan tercapai satu komitmen percepatan pembangunan Madura.
Kuliah Umum bertema ‘Tantangan dan Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi di Industri Hulu Migas’ itu menggandeng tiga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS): Husky-CNOOC Madura Limited, Ophir Energy, dan Petronas. Husky-CNOOC diwakili ICT Professional and InfoSec Enthusiast Abu Hanifah. Ophir Energy diwakili IT Supervisor Indonesia and Malaysia Dian Buana Setyo Putro. Sedang Petronas diwakili Manager IT Finance and IT Department Petronas Carigali Indonesia Operstions Rikianto Budianto.***AYU/Sib/Maritim
