Nusadua Bali, Maritim
SEJALAN dengan merebaknya isu penertiban terhadap usaha pariwisata yang melayani wisatawan asal Tiongkok, dinilai dapat merugikan Bali, tidak akan terlalu berpengaruh pada target 20 juta kunjungan wisatawan ke Indonesia. Tetapi diperkirakan akan berdampak pada kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Terkait hal itu, Arief Yahya Menteri Pariwisata RI, berharap kedepan dapat bertemu langsung dengan Menpar Tiongkok, untuk membahas persoalan ini dan menekankan kesepakatan yang sudah terjalin sebelumnya.
“Sebenarnya antara pemerintah RI dengan pemerintah Tiongkok sudah ada kesepakatan yang mengatur tata-kunjungan wisatawan. Salah satu hal yang paling efektif ialah membuat white list. Dalam kesepakatan itu diatur, hanya travel agen dan whole seller yang terdaftar saya yang boleh beroperasi di kedua negara. Pada saat itu industri pariwisata Indonesia diwakili ASITA sepakat mengeluarkan daftar siapa-siapa saja yang boleh beroperasi” ungkap Menpar Senin lalu di Nusa Dua Bali.
Menurut Menpas, perusahaan travel yang tak terdaftar maka tak diperbolehkan beroperasi. Sedangkan, jika perusahaan ada di dalam daftar, tetapi melakukan kenakalan bisnis, maka ijinnya akan dicabut. Ujar Menpar: “Tiga tahun lalu, sudah dua kali dibuat kesepakatan dengan Menpar Tiongkok. Kondisi ini memang terjadi di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Bali saja. Di Thailand dulu juga sempat ramai, dengan istilah ‘zero dolar tour, zero fee tour’. Hal seperti ini terjadi di seluruh dunia termasuk di Bali, dan hal inilah yang akan kita atasi sekarang”.***ADIT/Dps/Maritim
