JAKARTA – MARITIM : Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2019 akan menggenjot pelatihan vokasi. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun terakhir periode pemerintahannya.
“Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah tahun 2019 akan membangun 1.000 BLK (Balai Latihan Kerja) Komunitas,” kata Sekjen Kemnaker Khairul Anwar di Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Dalam keterangan pers mewakili selanjutnya mengatakan, pada 2017 pemerintah telah membangun 50 BLK Komunitas dan tahun 2018 ditingkatkan menjadi 75 BLK. Tiap BLK Komunitas ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang per tahun.
Selama ini, kata Khairul Anwar yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Kemnaker telah melakukan pelatihan vokasi secara massif sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi lebih digenjot lagi.
Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser pada persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja. Di sinilah pentingnya investasi SDM.
“Sumber daya alam akan habis dieksploitasi dan melahirkan problem lingkungan. Namun investasi SDM tidak terbatas dan terus tumbuh dinamis,” ujarnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, Indonesia dihadapkan pada SDM angkatan kerja yang 58,76 persen adalah lulusan SD-SMP, serta problem mismatch mencapai 63 persen. Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan Indonesia mampu bersaing.
”Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi,” tegasnya.
Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di BLK, pemagangan terstruktur serta sertifikasi uji kompetensi.
Dijelaskan, masifikasi pelatihan di BLK dengan memberikan triple skilling, yakni skilling, up-skilling dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru.
Secara kumulatif, dari tahun 2015 – Oktober 2018 peserta pelatihan di BLK mencapai 383.132 orang. Pada 2019 jumlahnya naik menjadi 660.476 orang.
Untuk pemagangan, sejak 2015 – Oktober 2018 mencapai 149.064 orang, dan pada 2019 jumlahnya naik menjadi 360.864. Adapun peserta sertifikasi sejak 2015 – Oktober 2018 mencapai 1.349.559 orang, dan tahun 2019 menjadi 1.875.748 orang.
Untuk calon pekerja migran, lanjut Khairul, Kemnaker juga akan memberikan pelatihan pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), yang pada 2019 ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100.000 orang. (Purwanto)
