JAKARTA – MARITIM : Target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru pada 2015-2019 berhasil terlampaui. Target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo itu mestinya dicapai dalam 5 tahun, tapi dalam kurun waktu 4 tahun (sampai Desember 2018) ternyata lapangan kerja baru dapat diciptakan untuk 10.340.690 orang.
“Meskipun telah melampaui target, namun penciptaan 2 juta lapangan kerja baru tahun 2019 harus tetap dilaksanakan,“ kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat memberikan arahan pada Rakornas Ketenagakerjaan Tahun 2019 di Jakarta, Selasa (8/1/2019). Bertema “Pembangunan Ketenagakerjaan Inklusif untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, rakornas selama 3 hari itu diikuti para kepala dinas ketenagakerjaan propinsi dan kabupaten/kota.
Dikatakan, penciptaan lapangan kerja baru tahun 2019 tetap dilakukan melalui program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Sehingga total penciptaan lapangan kerja sejak 2015 hingga 2019 diharapkan bisa mencapai 12 juta.
“Penciptaan lapangan kerja harus tetap dilaksanakan melalui informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja (padat karya, wirausaha baru, tenaga kerja mandiri, dan inkubasi bisnis),“ katanya.
Terkait arahan dan komitmen Presiden Joko Widodo untuk fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), lanjut Hanif, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan perbaikan, percepatan, dan terobosan dalam pelaksanaan program.
“Komitmen Presiden dalam pembangunan SDM itu dinyatakan secara konkret dalam keberpihakan anggaran. Anggaran Kemnaker tahun 2018 sebesar Rp3,991 triliun meningkat menjadi Rp5,785 triliun pada 2019. Sebagian besar digunakan untuk pembangunan SDM,” tuturnya.
Dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, Menaker menargetkan program masifikasi pelatihan kerja sebanyak 277.424 orang. Termasuk 10.000 pelatihan untuk calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 32.000 orang di 1.000 BLK Komunitas.
“Program sertifikasi untuk 526.189 orang, pemagangan 210.683 orang, dan program koordinasi lintas sektor pelatihan vokasi nasional,“ ujarnya.
Menurut Hanif, pemerintah juga akan melanjutkan program memfasilitasi migrasi dan melindungi pekerja migran. Negara harus benar-benar hadir untuk memfasilitasi migrasi dan melindungi pekerja migran, serta menggali peluang pasar pekerja migran Indonesia.
Tentang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, Hanif berharap target kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja 34 juta orang di tahun 2019 dapat tercapai.
“Pengawasan ketenagakerjaan tetap dilanjutkan dengan fokus pada perusahaan di sektor konstruksi dan perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya, serta penarikan 18.330 pekerja anak,“ ujarnya. (Purwanto)
