JAKARTA – MARITIM : Satu langkah terobosan dilakukan Kemenperin. Yakni, menyiapkan SDM industri baja nasional, agar punya kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi. Sehingga, dengan terciptanya SDM yang kompeten tersebut, kelak negeri ini mampu mendongkrak daya saing sektor manufakturnya di kancah global.
“Dengan SDM yang inovatif akan membuat industri kita lebih kompetitif. Yang multiplier effectnya perekonomian nasional juga ikut membaik,” kata Menperin, Airlangga Hartarto, pada Peletakan Batu Pertama Sekolah Vokasi di PT Gunung Raja Paksi (GRP), Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/2).
Sebelumnya, PT GRP dan Kemenperin meneken MoU tentang “Pengembangan SDM Industri Baja melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri yang Link and Match dengan Industri”. Di mana implementasinya adalah berupa pendirian sekolah vokasi di kompleks pabrik PT GRP.
Penekenan MoU masing-masing dilakukan oleh Sekjen Kemenperin Haris Munandar dan Presdir PT GRP Alouisius Maseimilian disaksikan Menperin dan salah satu shareholders PT GRP Djamaluddin Tanoto.
Ruang lingkup MoU meliputi pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi industri baja berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Kemudian pelatihan industri baja berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja) serta pembangunan infrastruktur kompetensi di bidang industri baja. MoU berlaku lima tahun terhitung sejak ditandatangani.
Saat memberikan sambutan, Menperin mengapresiasi PT GRP membangun sekolah vokasi, sebagai wujud dari komitmen menumbuhkan tenaga kerja trampil di sektor industri baja. Mengingat, industri baja merupakan mother of industries, yang produksinya dibutuhkan industri lain sebagai bahan baku.
Di sisi lain, dengan ketersediaan SDM industri baja kompeten, akan dapat mendorong peningkatan produktivitas. Sehingga turut berperan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekaligus mempercepat program pemerintah dalam membangun kualitas SDM. Sesuai amanat Presiden Joko Widodo.
Saat ini, Kemenperin telah melakukan link and match dengan 700 lebih industri, atau hampir 1.300 SMK. Selain itu, kementerian ini juga punya sembilan SMK, sepuluh politeknik dan dua Akademi Komunitas (Akom). Di mana, berbagai lembaga pendidikan itu telah mengusung dual system. Bahkan, dua tahun terakhir ini, Kemenperin juga sudah membangun empat politeknik di Morowali. Bantaeng, Solo dan Kendal.
Dual system, artinya 30% teori diberikan di bangku sekolah, 70% dihabiskan praktik di industri.
“Untuk sekolah vokasi baja, nanti praktiknya langsung di pabrik PT GRP ini, sedang teori diberikan di sekolah. Sehingga, ketika sudah selesai sekolah, mereka bisa langsung siap bekerja di industri,” urai Airlangga.
Tahun lalu, jelas Menperin, industri logam nasional tumbuh 7,6%. Naik dibanding 2017 mencapai 6,33%. Atau lebih baik ketimbang 2016 tumbuh 2,35%.
“Di masa datang, sektor ini cukup prospektif, terutama jika dilihat dari sisi permintaan. Maka dari itu, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha kondusif, agar dunia industri tetap bergairah melakukan investasi di Indonesia,” ungkapnya.
Untuk menarik investasi baru di sektor manufaktur, pemerintah memberi fasilitas tax holiday, tax allowance dan pembebasan bea masuk terhadap barang modal investasi serta tata niaga.
Hal lainnya, pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi industri dalam negeri yang melakukan pengembangan SDM, yakni insentif fiskal super deductible tax 200%-300%. (M Raya Tuah)
