JAKARTA: Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menggelar sosialisasi dan coaching clinic Pertukaran Data Elektronik (PDE)-Internet, serta Pemeriksaan Kontainer Kosong di Depo.
Sosialisasi yang dilaksanakan pada Rabu (20/2/2019) oleh BPD GINSI) DKI Jakarta itu dihadiri ratusan perusahaan anggota GINSI DKI Jakarta maupun regulator dalam hal ini diwakili Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, serta manajemen terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok.
Selain itu, dihadiri para pengurus asosiasi penyedia dan pengguna jasa pelabuhan Tanjung Prioka antara lain; Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI, Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo), dan Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA).
Capt Subandi, Ketua BPD GINSI DKI Jakarta mengatakan, pemerintah saat ini telah berupaya memotong mata rantai birokrasi pada kegiatan importasi dengan adanya PDE internet dengan tujuan menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu dibebankan kepada pemilik barang.
Kendati begitu, dia menyadari sistem PDE internet ini masih ada beberapa kekurangan, namun hal ini harus disikapi secara cepat jika terjadi kendala dilapangan sehingga memberikan solusi bagi importir agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Pointnya, bahwa bakti dan apesiasi kita sampaikan bersama pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi kelangsungan kegiatan dan kemudahan importasi,”ujar Capt Subandi saat membuka acara sosialisasi tersebut.
Dia mengakan, berkaitan dengan pemeriksaan kontainer di depo empty, GINSI telah secara terus menerus menyarankan agar kutipan uang jaminan kontainer tidak ada lagi.
Bahkan, kata Subandi, dirinya sudah pernah berdialog langsung dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, karena uang jaminan ini sangat rentan menjadi beban logistik nasional.
“Kami sampaikan ke Menko Perekonomian, Importir tidak terlalu berharap cost logistik turun tapi mininal gak naik saja sudah prestasi buat kita.Salah satunya gak ada kutipan uang jaminan kontainer,”ucapnya.
Dia mengingatkan, kasus bangkrutnya pelayaran global Hanjin Shipping seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan pelaku usaha terkait.
“Saat Hanjin Shipping di putuskan pailit, uang jaminanan kontainernya yang sudah dikutip dari importir di Indonesia gak bisa dikembalikan kepada importir hingga saat ini,”ucapnya.
Ketua Umum DPP Asdeki, Muslan AR mengatakan, untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kontainer kosong di depo, kini sedang disiapkan sistem informasi dan tehnologi yang dibutuhkan melalui kerjasama dengan Surveyor Indonesia dan Sucofindo.(akhmad)
