JAKARTA-Peningkatan teknologi informasi menjadi salah satu arah kebijakan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya modernisasi pelabuhan berbasis teknologi informasi dalam mendukung logistik nasional atau yang sering kita sebut sebagai Digitalisasi Logistik.
Demikian sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut, Sukirno Dwi Susilo saat membuka acara Diskusi Media yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) di Hotel Swiss-Bel Inn Kemayoran, hari ini (5/3).
Diskusi Media yang mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Digitalisasi Logistik di Indonesia” ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja (Raker) Forwami tahun 2019.
Selain dihadiri oleh para wartawan media massa, turut hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Capt. Hermanta, ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ISAA Juswandi Kristanto, dan Ketua Umun DPP APTRINDO Gemilang Tarigan.
Pada kesempatan tersebut, Sukirno mengatakan berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) tahun 2018, indeks kinerja logistik Indonesia menempati peringkat ke-46 atau naik dari peringkat sebelumnya tahun 2017 yaitu posisi ke ke-63.
“Untuk mencapai indeks kinerja yang baik, Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan sistem logistik yang efektif, transparan dan efisien melalui berbagai upaya, mulai dari penataan birokrasi, peningkatan kapasitas SDM di pelabuhan serta pemanfaatan Teknologi Informasi yang terintegrasi,” ujar Sukirno.
Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi pelabuhan ialah melalui penerapan sistem Inaportnet versi 2.0 dan Delivery Order Online di pelabuhan.
Saat ini Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem inaportnet di 16 pelabuhan dan ke depan sistem inaportnet juga akan diterapkan secara bertahap di pelabuhan-pelabuhan lain.
“Misalnya pada tahun 2019 ini, kami tengah mempersiapkan penerapan inaportnet pada 16 pelabuhan lain, yang terdiri dari dua pelabuhan kelas I, sebelas pelabuhan kelas II, dua pelabuhan kelas III dan satu pelabuhan kelas IV,” jelas Sukirno.
Pemerintah berharap dengan diterapkan sistem inaportnet dapat dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, meningkatkan transparansi pelayanan, mempercepat waktu pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih murah dan mudah.
“Saat ini kami juga tengah melakukan sinergi pertukaran informasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait dengan mengintegrasikan semua sistem berbasis IT yang dimiliki oleh masing-masing sektor ke dalam satu aplikasi yang terintegrasi dengan semua sistem tersebut,” imbuhnya.
Pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendukung tumbuh kembang industri logistik nasional, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha serta melakukan perbaikan sistem layanan dan kinerja di pelabuhan berbasis IT.
“Kami yakin digitalisasi bisa mendorong percepatan layanan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas di pelabuhan, bongkar muat kapal, maupun transparansi bagi para pemilik barang,” tutup Sukirno.
Ketua Umum DPP Assosiasi Logistik dan Forwading Indonesia (ALFI) Yuki Nuhgrahawan Hanafi mengatakan, digitalisasi logistik mutlak dilakukan dalam mendorong pertumbuhan nasional.
Kendati diakui, biaya logistik nasional masih belum maksimal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asean dan Asia. Secara nasional data pertumbuhan belum merata dan berbeda-beda antar instansi pemerintah.
Namun, ungkap Yuki, DPP ALFI pada 2016 dan 2017 telah melakukan survei biaya logistik yang mencatat 23,5 persen dari total gross domestic product (GDP) atau menurun dibanding sebelumnya yang rata-rata 25 persen.
“Sekarang, kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada dan ALFI telah menerapkan ini kepada seluruh anggota,” ujarnya.
Yukki mengatalan, tanpa mengadopsi teknologi yang ada saat ini, sulit untuk berkompetisi dan di kawasan Asean. Bahkan bila infrastruktur yang kini tengah dibangun pemerintah selesai dikerjakan, hanya mampu memangkas biaya tidak lebih dari 2,5 persen.
Teknologi menjadi solusi dalam menekan biaya logistik nasional. Para pelaku usaha logistik meyakini, bila infrastruktur pemerintah selesai dikerjakan diikuti implememtasi digtal, biaya logistik yang ada saat ini bisa kembali terpangkas hingga menjadi 17 persen dari total GDP.
Pemangkasan biaya logistik sebesar itu terealisasi bila seluruh proses tracking dan positioning saat pengiriman telah menerapkan sistem digital.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Harto, mengingatkan pentingnya kolaborasi sesama perusahaan pelayaran merah putih sebagai pengangkut, Forwading dan operator pelabuhan guna memuluskan digitalisasi logistik.
“Digitalisasi pelayaran menjadi sangat penting, dan strategis yang harus diimplementasikan seluruh pihak terkait,”ucapnya.(Akhmad/Habib)
