TANJUNG PERAK – MARITIM : Dengan telah diserahkannya sebanyak 24 unit kapal pelayaran rakyat (pelra) pada awal tahun ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kapal-kapal tersebut dapat dioperasikan langsung oleh dinas, atau koperasi dan masyarakat, sebagai kapal penumpang, kapal barang atau kapal pariwisata. Karenanya Kemenhub minta agar pemerintah daerah merumuskan rencana pengoperasiannya.
Sejalan dengan penyerahan hibah 12 unit kapal pelra secara simbolis di Pelabuhan Perak Surabaya, Senin (15/4/2019) lalu, Menhub menjelaskan”Tetapi kami memberi catatan bagi para kepala daerah agar memerhatikan pemberdayagunaan masyarakat. Penyerahan hibah kapal jenis pinisi ini merupakan bagian dari program konektivitas Tol Laut guna menjangkau daerah-daerah terluar, terpencil dan terisolir”.
Sejak tahun 2017 Kemenhub menganggarkan pembangunan kapal pelra sebanyak 200 unit yang digarap secara bertahap. Pada 2018, Kemenhub sudah menyerahkan sebanyak 94 unit kapal pelra sejumlah kepada pemda yang membutuhkan angkutan perairan. Katanya: “Hari ini kita menyerahkan 24 kapal dari 200 unit yang sudah dan akan dibangun. Kami berharap bantuan ini menjadi stimulasi pemerintah pusat kepada pemda hingga memberi dampak sosial dan ekonomi daerah”.
Menurut Menhub kapal pelra berkapasitas 35 GT dengan daya tampung 24 penumpang ini juga dibangun untuk mengembalikan kearifan lokal sejak nenek moyang, yang selama ini menggunakan kayu sebagai bahan kapal pinisi. Namun, untuk saat ini penggunaan kayu dianggap kurang mendukung lingkungan dan hutan, sehingga Kemenhub menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui penandatangan MoU pengembangan teknik pembuatan kapal pinisi menggunakan laminasi bambu.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Teknik Perkapalan ITS, Heri Supomo mengatakan ITS sudah lakukan penelitian untuk laminasi bambu sebagai pengganti kayu dalam membangun kapal, agar tidak merusak lingkungan hutan. Ujarnya: “Saya berharap penggunaan bambu ini dapat digencarkan karena ada pemerintah dan institusi luar negeri yang telah mengajak kita berkolaborasi, dan jangan sampai ide menggunakan bambu itu dicuri oleh negara asing”.
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub, Agus H. Purnomo menambahkan pembangunan kapal pelra bernama KM. ‘Banawa Nusantara’ itu membutuhkan investasi sekitar Rp2 miliar/ unit. Jelasnya: “Untuk tahun 2020 depan kami menganggarkan untuk pembangunan kapal pelra sebanyak 50 unit lagi, hingga program pembangunan 200 unit kapal pelra dapat terealisasi”.
Ditambahkan, setelah menyerahkan 24 unit kapal pelra pada semester I tahun 2019 ini, rencananya masih ada 32 unit lagi yang akan diserahkan sampai akhir tahun, hingga pada 2019 terdapat 56 unit kapal pelra. Adapun 24 unit kapal pelra yang dihibahkan pada 15 April 2019 ini diterima oleh Provinsi Lampung (7 unit), Pemkot Bengkulu, Pemkab Kampar – Riau, Pemkab Kayong Utata – Kalimantan Barat, Kota Pariaman – Sumatra Bara, Pemkab Mamuju – Sulawesi Barat, dan Pemkot Bima – NTB.***AYU/Sub/Maritim
