JAKARTA, MARITIM – Dalam upaya menekan pengangguran dan memperluas lapangan kerja, Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker) melakukan terobosan dengan membangun 1.125 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memperluas dan mendekatkan akses pelatihan vokasi sehingga akan lebih banyak masyarakat di berbagai daerah mendapat keterampilan yang diinginkan.
Pembangunan BLK Komunitas dimulai tahun 2017 dengan membangun 50 BLK untuk melatih 5.000 orang. Tahun 2018 dibangun lagi 75 BLK Komunitas dengan melatih 7.500 orang.
Sukses membangun 125 BLK dengan melatih 12.500 orang dalam berbagai keterampilan, tahun 2019 ini pemerintah membangun lagi 1.000 BLK Komunitas dengan anggaran Rp 1 triliun. Melalui anggaran negara (APBN), Kemnaker menargetkan melatih 32.000 orang dalam 10 kejuruan.
“Jadi, sekarang sudah dan sedang dibangun 1.125 BLK Komunitas. Pembangunan BLK ini bukan hanya untuk kalangan berbasis pesantren, tapi juga untuk basis agama lainnya, termasuk masyarakat sekitar yang membutuhkan,” kata Dirjen Pembinaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, di ruang kerjanya, Senin (20/5).
Kepada Maritim, Dirjen menjelaskan, pembangunan BLK Komunitas menelan biaya Rp 1 miliar per unit. Dana tersebut untuk pembangunan satu unit workshop, program pelatihan instruktur dan pengelola BLK, program peralatan dan pelatihan, serta untuk operasionalnya. Pembangunan fisik (workshop) menyedot anggaran terbanyak, sekitar Rp 500 juta.
Ada 10 kejuruan yang ditetapkan, namun BLK Komunitas dibebaskan memilih satu kejuruan yang diinginkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah setempat. Misalnya, kejuruan otomotif, teknik las, teknologi informasi, teknik listrik, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, industri kreatif, pariwisata atau kejuruan bahasa.
Menurut dia, pembangunan BLK Komunitas cukup praktis, tidak serumit membangun BLK yang selama ini dikelola Kemnaker. Dicontohkan, pembangunan BLK di Bandung sampai memakan waktu 8 tahun, sedang untuk BLK Komunitas cukup 3 bulan karena hanya membangun satu unit workshop.
Pembangunan BLK diserahkan sepenuhnya kepada komunitas setempat. Pihak Kemnaker hanya mengawasi dan memberikan pendampingan berdasarkan program yang telah ditetapkan.
Jadi BLK Mandiri
Untuk pembangunan 1.000 BLK Komunitas tahun ini, lanjut Dirjen Binalattas, tahap pertama sebanyak 500 unit sudah ada yang beroperasi. Sedang tahap kedua (500 unit lagi) diharapkan dapat beroperasi paling lambat September 2019.
Seperti pada BLK lainnya, setelah dilatih selama 1,5 – 2 bulan tiap peserta wajib mengikuti uji kompetensi sesuai kejuruannya, sehingga mereka memiliki sertifikat kompetensi. “BLK Komunitas bukan hanya menciptakan calon pekerja yang kompeten, tapi juga menyiapkan calon wirausaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Misalnya, usaha ekonomi kreatif yang lagi berkembang, termasuk usaha kuliner, kerajinan tangan dan sebagainya,” kata Satrio.
Menurut Dirjen, pihaknya akan terus melakukan pendampingan untuk memastikan BLK Komunitas berjalan sesuai rencana. Melihat perkembangan setelah 3 tahun beroperasi, BLK Komunitas akan dievaluasi dan selanjutnya akan diarahkan menjadi BLK mandiri.
“Jadi, BLK Komunitas nanti akan berkembang menjadi seperti halnya lembaga pelatihan swasta,” tegas Satrio.
Keyakinannya itu didasarkan adanya BLK Komunitas di Sukabumi, Jawa Barat, yang mampu berkembang dengan baik. “Setelah berjalan setahun, ternyata pengelolanya kini mampu membangun satu BLK lagi secara mandiri,” tutup Bambang Satrio Lelono. (Purwanto).
